Hal itu diakui oleh Kepala BKD Kota Cirebon, Agus Mulyadi kepada awak media usai lakukan rapat koordinasi dengan Komisi II DPRD Kota Cirebon di ruang rapat DPRD, Selasa (10/12).
Mengenai pencapaian PAD yang tidak tepat target ini, Gusmul, sapaan akrabnya, mengakui kebingungan, secara potensi retribusi di Kota Cirebon sangat besar.
“Kami juga bingung kenapa retribusi tidak pernah mencapai target, padahal potensinya cukup besar,” kata Kepala BKD Kota Cirebon Agus Mulyadi usai rapat dengan Komisi II DPRD Kota Cirebon, Selasa (10/12).
Adapun upaya untuk bisa meningkatkan PAD dari sektor retribusi tersebut. BKD akan membuat inovasi baru, salah satunya dengan menaikan tarif parkir kendaraan. Selama ini tarif parkir sudah tidak relevan dengan kondisi saat perekonomian.
“Salahsatunya tarif parkir akan kami coba maksimalkan. Perdanya sudah ada tinggal mengenai tarif. Kami tengah berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan,” ujarnya.
Diakui Gusmul, dampak PAD Kota Cirebon mengalami penurunan disebabkan, banyaknya pajak retribusi jasa belum sangat diselesaikan diantaranya tarif parkir yang masih sangat minim.
“Kemudian persampahan yang terlepas dari tarif, kemarin kerja sama dengan Kabupaten kan berhenti. Sebetulnya disamping tarif tata kelola managerial ya memang haru kita lakukan, kalau enggak akan menyusut,”katanya.
Senada dengan yang dikatakan Wakil Ketua Komisi II, Hendi Nurhudaya. Pemerintah berusaha menaikan PAD dengan berbagai cara antara lain memasang tapping box dan menaikan tarif parkir. Oleh sebab itu pihaknya mendorong untuk membuat kajian mendalam terkait hal tersebut.
“Upaya yang dilakukan BKD untuk meningkatkan PAD. Harus ada inovasi agar PAD bisa mencapai target,” tambah dia.
Dibutuhkan studi komparasi antara BKD dan DPRD Kota Cirebon. Tujuannya agar potensi PAD yang dimaksimalkan bisa sejalan dan tidak menabrak aturan yang sudah ada. (M Surya)