HAL itu diungkapkan Wakil Walikota Cirebon, Dra Hj Eti Herawati usai meresmikan bangunan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) program Sanimas IsDB tahun anggaran 2019 di 10 RW yang ada di Kelurahan Kasepuhan, Kecamatan Lemahwungkuk, Kota Cirebon, Kamis (16/1).
“Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Kementerian PUPR yang sudah memfasilitasi IPAL d iseluruh Indonesia 13 provinsi dan di Jawa Barat alhadmulillah Kota Cirebon dikasih 24 titik,” ungkap Eti.
Tentunya, lanjut Eti, bangunan bantuan dari pemerintah pusat tersebut harus bisa dirawat dan dijaga dengan baik, sehingga bisa terus dimanfaatkan secara maksimal oleh warga. Terlebih IPAL yang ada saat ini bisa menjaga kesehatan lingkungan di sekitar warga.
BACA JUGA: 2 Tahun Sekali Sungai Harus Dinormalisasi
“Perawatan yang harus kita utamakan dan perawatan menjadi perhatian kita, karena yang perlu kita sadari itu, bagaimana kita mengedukasi warga masyarakat untuk tetap hidup sehat, ini salah satu utama penting,” ujarnya.
Bagi Eti, meskipun pemerintah pusat, ataupun pemerintah provinsi sampai dengan pemerintah daerah untuk bisa memberikan fasilitas kepada masyarakat, jika masyarakat tidak mampu menjaga kesehatan, hal seperti ini tidak mungkin berhasil.
“Kalau masyarakat rasa memiliki kesehatan pada dirinya sendiri sangat kurang, ini juga tidak akan mungkin berhasil jadi yang utama kedepan adalah, bagaimana untuk seluruh RW bisa menjalani hidup sehat,” katanya.
BACA JUGA: Dihapus, Dinkes Cari Skema Pengganti SKTM
Sementara itu, penanggung jawab Sanimas IsDB, Udin Chaerudin menjelaskan, satu titik IPAL bisa digunakan untuk 50 rumah keluarga. “Tapi kenyataannya disini digunakan untuk 69 rumah tangga, sebenarnya melebihi dari target yang kita inginkan,” ungkap Udin.
Diakui Udin, dari 24 titik yang dibangun di 10 kelurahan RW 02 Lawangsanga itu, anggaran yang disediakan sekitar Rp10 miliar untuk pembangunan IPAL tersebut.
Sanitasi Berbasis Masyarakat (Sanimas) merupakan solusi dalam penyediaan sarana dan prasarana sanitasi air limbah permukiman, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di lingkungan padat penduduk dan rawan sanitasi.
Bekerja sama dengan Islamic Development Bank (IsDB), Pemerintah Indonesia melalui Kementrian PUPR melalui Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman, Direktorat Jenderal Cipta Karya mengembangkan program Sanitasi Berbasi Masyarakat dengan nama Sanimas IsDB. (M Surya)