CIREBON, SC- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menilai rencana Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat Jawa Barat di Kabupaten Cirebon masih menyimpan persoalan. Pasalnya, dari sisi persiapan pembiayaannya DPRD menilai belum memadai. Hal itu, terlihat dari anggaran operasionalisasi Gugus Tugas yang hanya dua persen. Demikian disampaikan ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Mohammad Luthfi MSi, Jumat (1/5/2020).
“Kesiapan pasukan gugus tugas segera dimatangkan, karena saya melihat dari sisi persiapan pembiayaannya belum memadai,” ujarnya.
Namun demikian, kata dia, masih ada cadangan Biaya Tak Terduga (BTT) sekira Rp17 miliar yang belum teralokasikan. Oleh karenanya, dia meminta pada tim Gugus Tugas yang terkait dengan operasionalisasi PSBB segera menyusun action plan (rencana aksi).
“Jadi kita tidak ingin ada tawar menawar, mulai (Rabu) minggu depan setiap kecamatan harus ada check poin dan harus operasional 24 jam. Kita ingin gugus yang ada di setiap kecamatan benar-benar mengkonsolidasikan soal PSBB yang diberlakukan di setiap desa. Kita enggak mau gap-nya terlalu jauh dengan Kuningan,” kata Luthfi.
Baca Juga: Bupati Cirebon Minta Pengusaha Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19
Menurutnya, Kuningan adalah salah satu banchmark yang mudah dan sederhana untuk jadi ukuran penerapan PSBB. Begitupun dengan kisruh soal data, Luthfi meminta agar Bupati segera menyelesaikannya dalam minggu ini. Termasuk mengantisipasi gejolak yang mungkin timbul dengan mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan hal tersebut.
Karena, kata Luthfi, problem kisruh soal data bukan hanya terjadi di Kabupaten Cirebon saja. Beberapa kabupaten lainnya di Indonesia mengalami persoalan yang sama, yakni data yang tidak sinkron. “Apapun situasinya, setelah semuanya terkonsolidasi segera dilakukan langkah-langkah yang terbaik sampai ke bawah,” jelasnya.
Selain itu, politisi PKB itu juga menilai ketersediaan alokasi anggaran Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan JPS itu diketahui dari komplain pemdes. “Mereka (pemdes) sebenarnya kondusif karena sudah terbiasa dengan situasi berat. Tapi karena terlalu banyak statemen politik dari para petinggi Indonesia, ini menambah persoalan. Jadi kita minta pada semuanya untuk menahan diri, kita akan cari solusi yang terbaik,” ungkapnya.
Baca Juga: Grand Design PSBB di Kabupaten Cirebon Baru Rencana
Sebelumnya, Bupati Cirebon, Imron Rosyadi menyatakan kesiapannya dalam pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat Jawa Barat. Kesiapan itu disampaikannya dalam Video Conference (Vicon) dengan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pada Rabu (29/4/2020) di Command Center, Setda Kabupaten Cirebon.
“Kemarin dari hasil teleconference kami dari Kabupaten Cirebon ingin dari dulu dilakukan PSBB,” ujar Bupati, Kamis (30/4/2020). (Islah)
