Kasubag Pemdes pada Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon, Aditya Arif Maulana mengatakan, saat ini pihaknya masih memproses pembuatan lembar BD tersebut. “Kemarin (Selasa 5/5/2020) Perbup sudah ditandatangani, dan proses di sini satu sampai dua hari,” jelas Aditya di ruang kejanya, Rabu (6/5/2020).
Untuk diketahui, dia memaparkan, Perbup tersebut Sesuai Permendes PDTT No 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Permendes, PDTT No 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Setelah lembar BD selesai dibuat, maka secara otomatis Perbup Nomor 23 Tahun 2020 tentang perubahan rincian alokasi DD melalui perubahan kedua tentang Covid-19 sudah bisa langsung dipakai sebagai payung hukum penyaluran BLT yang sumber dananya berasal dari DD.
Menurut Aditya, Perbup tersebut memang secara spesifik hanya sebagai payung hukum penyaluran dana BLT saja. “Soalnya ada Permendes lama, juga ada di Perbupnya tentang penanganan bencana alam. Nah sekarang ditambah lagi, ada bab atau paragraf lain tentang penanganan bencana non alam, yakni Covid-19 dan ada pembentukan satgas desanya juga,” kata Aditya.
Selain itu, kata dia, di dalam Perbup itu dijelaskan juga tentang teknis pendataan dari bawah ke atas hingga tahapan pelaporan kepada Bupati melalui camat dan kemudian disahkan oleh Bupati. Pendataan dari bawah itu dilakukan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus).
“Memang itu sudah diatur di Permendes juga seperti itu, khusus pendataan (BLT) ini,” terangnya.
BACA JUGA: Tok! Kabupaten Cirebon Terapkan PSBB Total
Aditya menjelaskan, Musdesus tentang pendataan targetnya adalah jumlah KK penerima bantuan, termasuk warga miskin baru di luar masyarakat yang sudah masuk dalam Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
“Kalau sesuai Permendes sih DD untuk BLT ada klasifikasinya. Ada yang 25 persen, 30 persen, sampai 35 persen dari nilai DD. Di Kabupaten Cirebon lebih banyak desa yang mendapat DD-nya di atas Rp800 juta. Yang dapat Rp1,2 miliar itu hanya puluhan desa,” pungkasnya. (Islah)
