KABUPATEN CIREBON, SC- Anggaran stimulus bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) melalui Dinas Koperasi (Dinkop) UMKM Kabupaten Cirebon akhirnya disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebesar Rp 1,7 miliar. Realisasi nilai anggaran senilai tersebut setelah dilakukan rasionalisasi dengan jumlah UMKM, khususnya pengrajin batik di Kabupaten Cirebon.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Rudiana SE, menyampaikan, mulanya anggaran yang diajukan untuk program tersebut sebesar Rp 5,6 miliar. “Kita setujui Rp 1,7 miliar karena ketiak kita tanya ke Dinkop terkait jumlah pengrajin yang terdata ternyata hanya 287 pengrajin batik tulis,” ujar Rudiana, Senin (14/9/2020).
Menurut Rudiana, 287 pengrajin batik tersebut ditargetkan harus menyelesaikan 15 ribu pics dalam kurun waktu dua bulan. Padahal, satu pengrajin batik membutuhkan waktu 10 hari untuk menyelesaikan pengerjaan satu batik. “Itu enggak mungkin bisa selesai dalam waktu hanya 2 bulan. Akhirnya kita rasionalisasi, dan hanya 5 ribu batik tulis yang akan dibuat. Karena target dengan waktu yang ada ini tidak memungkinkan,” kata Rudiana. Targetnya, 12 ribu lebih batik tulis untuk ASN dan tenaga kontrak sebanyak 3000 an.
Sehingga, kata dia, setelah dilakukan rasionalisasi, anggaran untuk program tersebut berada diangka Rp 1,7 miliar. Dijelaskan Rudiana, program stimulus untuk pelaku UMKM lainnya seperti pedagang nasi jamblang, empal gentong dan lainnya, pihak Dinkop UMKM bisa mengajukannya melalui BTT yang sudah disediakan Pemda. “Saya juga inginnya seperti itu. Ini kan penanganan pandemi Covid-19, jadi teman-teman di SKPD bisa mengalokasikan sendiri program yang lainnya. Kalau ke dewan bisa sebatas pemberitahuan saja,” paparnya.
Sebelumnya, beredar informasi yang menyebut Pemkab Cirebon akan mengucurkan anggaran stimulus bagi pelaku UMKM dimasa pandemi Covid-19 ini melalui Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kabupaten Cirebon. Nilainya mencapai Rp 5,6 miliar. Namun Kepala Dinkop UMKM, Muhamad Fery Afrudin S STP membantah dinasnya mendapat kucuran anggaran senilai tersebut.
Ia menyebut, Dinkop UMKM hanya mendapat Rp1,75 miliar dari APBD perubahan tahun 2020 ini. Bahkan pihaknya justru mempertanyakan tempat bersarangnya kucuran anggaran senilai tersebut. “Anggaran segitu tidak ada di kami. Hanya ada Rp 1,7 miliar,” kata Fery, kemarin. Menurut Fery, anggaran tersebut dialokasikan untuk pengadaan batik bagi ASN di Kabupaten Cirebon sebanyak 15 ribu pics dengan anggaran awal sebesar Rp 5,4 miliar, bukan Rp 5,6 miliar.
Hanya saja, kata Fery, tenggang waktu yang diberikan terlalu singkat sehingga sangat memberatkan. Akhirnya, kemudian dilakukan penyesuaian sehingga anggaran yang dukucurkan menjadi senilai Rp1,75 miliar untuk 5 ribu pics dengan prioritas untuk TKK dan PNS golongan I dan II. “Ini diambil dari anggaran perubahan. Kami sampaikan ini supaya riil. Jadi kami tegaskan nilainya tidak sampai Rp 5 miliar,” tandas Fery.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Cirebon, Drs H Imron MAg melalui Kabag Humas Pemkab Cirebon, Nanan Abdul Manan mengatakan, program pemulihan ekonomi melalui anggaran perubahan ini, akan banyak melibatkan masyarakat. Ia menyebut, ada anggaran yang akan digunakan untuk program UMKM. “Dukungan terhadap UMKM ini, nantinya diharapkan bisa ikut mendorong stabilitas ekonomi di Kabupaten Cirebon,” kata Nanan.
Salah satunya, kata Nanan, Pemkab Cirebon melalui dinas terkait akan menggelontorkan dana sebesar Rp 5,6 Milyar untuk pemberdayaan usaha mikro dalam bentuk pemberdayaan pengrajin batik, pembenahan akses pasar dan permodalan untuk UMKM. Selain itu, dalam anggaran perubahan tahun 2020 ini Pemkab Cirebon juga memberikan dukungan untuk penguatan standarisasi mutu produk. “Salah satunya adalah fasilitasi sertifikasi PIRT dan sertifikat halal bagi UMKM,” jelas Nanan.
Sedangkan kegiatan lainnya, yakni untuk menunjang pemulihan ekonomi dalam masa pandemi Covid 19 dengan melakukan pelatihan kewirausahaan bagi pemuda. Bahkan, untuk pengadaan batik Pemda, juga melibatkan para pengarjin batik dan UMKM di Kabupaten Cirebon, nilainya sekitar Rp 1,9 miliar.
Dia mengungkapkan, alokasi anggaran untuk pemulihan ekonomi itu sejalan dengan program yang sedang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan banyaknya anggaran yang dialokasikan untuk pemulihan ekonomi, diharapkan kondisi ekonomi di Kabupaten Cirebon bisa segera kembali stabil dan ikut mendukung stabilisasi ekonomi nasional. (Islah)
