KABUPATEN CIREBON, SC – Melalui pokok-pokok pikirannya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon ingin memastikan problem-problem yang ada di Kabupaten Cirebon tuntas. Sebagian di 2022, sebagian lagi di 2023, hingga sampai 2024. Sebab, jika problem-problem yang ada dapat diselesaikan, maka tuntas juga pekerjaan mereka yang telah diberi kepercayaan oleh masyarakat dalam memakmurkan masyarakat Kabupaten Cirebon.
Hal tersebut disampaikan, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, H Moh Luthfi, usai melaksanakan rapat paripurna tentang pokok pikiran (pokir), bersama Pemkab Cirebon, dan unsur Muspida Kabupaten Cirebon, di gedung DPRD setempat, Selasa (30/3/2021).
Ia mengatakan, pokok pikiran DPRD menempatkan penguatan desk penelitian dan pengembangan (Litbang) menjadi posisi yang strategis dalam pembangunan. Kemudian, lanjut Luthfi, terkait dengan pembangunan infrastruktur, menuju Cirebon bebas sampah dan bebas banjir.
“Untuk itu kita mendorong pokok pikiran (Pokir) kita untuk memastikan TPA Kubangeleg tereksekusi tahun ini. Kemudian pembangunan infrastrukturnya, dari 2022 selesai dan tempat pembuangan sampah sementara di setiap kecamatan terbangun,” ujarnya.
Berikutnya, kata dia, adalah penyusunan gran desain tentang penanggulangan banjir. Khususnya banjir di Gunung Sari Waled, Gunung Jati, terkait dengan DAS Condong, DAS Bondet.
“Kemudian banjir di Sususkan terkait daerah aliran sungai (DAS) Wangan Ayam dan banjir akibat daerah aliran Sungai Cisanggarung Ciledug, Pabedilan dan Gunung Sari,” ungkapnya.
Selain itu, pihaknya juga mendorong kampanye secara masif tentang kegiatan program gotong royong dan kerja bakti se-Kabupaten Cirebon, untuk membangun drainase di depan rumah.
“Karena kalau Kabupaten yang membangun kita butuh Rp1,2 triliun, kita punya 400 ribu rumah x 12 meter,” katanya.
Sektor lainnya, lanjut Luthfi, yakni peningkatan produktivitas Kabupaten Cirebon di sektor pertanian, industri, dan wisata. Sebab, pihaknya juga ingin memastikan pengembangan produk-produk unggulan bisa menjadi solusi untuk penyelesaian pengangguran dan kemiskinan.
“Kita ingin mendorong pemerintah untuk menggenjot sektor UMKM. Segera membuka pengembangan kawasan industri di Cirebon timur, dan memastikan pariwisata strategis di Trusmi, Gunung Jati, dan Sedong, ini menjadi prioritas,” katanya.
BACA JUGA: Komisi II Minta Calon Jajaran Direksi PDAM Dites
Pokir lainnya, menurut Luthfi, soal sumber daya manusia (SDM). Pihaknya mendorong pemerintah mewajibkan wajib belajar 12 tahun. Ia ingin memastikan pendidikan mencapai standar nasional dan internasional melalui program penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Kabupaten Cirebon.
“Kita ingin memastikan kurikulum pengembangan pendidikan karakter berbasis moral dan kinerja masuk ke dalam kurikulum pendidikan dasar, SD-SMP di Kabupaten Cirebon,” tegas Luthfi.
Pokok pikiran lainnya juga, kata dia, meliputi tentang pengembangan pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian, pengembangan sarana perpustakaan dan laboraturium untuk meningkatkan mutu pendidikan ini penting.
Selanjutnya, tambah Luthfi, terkait dengan penanggulangan kemiskinan secara umum. Pihaknya pun, mendorong pemerintah untuk menyusun program bantuan, wawasan dan kemampuan tekhnis serta menejemen kepada usaha kecil dan menengah.
Oleh karena itu, pihaknya mendorong pembangunan kawasan-kawasan UMKM di Kabupaten Cirebon. Tujuannya, untuk membangun iklim yang positif terkait pengembangan pertumbuhan ekonomi di sektor UMKM.
“Kita juga mendorong tentang penyederhanaan perizinan dan peningkatan keamanan. Dengan terlalu banyaknya perizinan akan menghambat investasi,” ungkapnya.
Dengan kemudahan perizinan itu, ia berharap, akan banyak investasi yang masuk. Sehingga dapat menciptakan banyak lapangan kerja.
Yang terkahir, sambung Luthfi, peningkatan PAD dan aktifitas perekonomian di Kabupaten Cirebon. Pihaknya mendorong pemerintah daerah harus segera membuka pasar permintaan barang dan jasa dari luar Kabupaten Cirebon.
“Kemudian meningkatkan industri yang menggunakan sumber daya lokal termasuk tenaga kerja lokal, dan bahan baku lokal untuk di ekspor. Karena ini akan banyak menghasilkan kekayaan daerah dan banyak peluang kerja,” katanya.
BACA JUGA: Luthfi: Kabupaten Cirebon Belum Ada Sentuhan Signifikan
Ia menambahkan, DPRD juga mendorong program bantuan kepada dunia usaha yang mempunyai pasar secara nasional maupun internasional. Implementasinya, kata dia, kebijakannya mencakup pengurangan hambatan dan batasan terhadap perusahaan berorientasi ekspor yang ada dan didirikan di Kabupaten Cirebon.
“Yang terakhir, kita mendorong pemerintah membuat bank tanah LemBanking. Pemerintah menyempurnakan tentang pengendalian, perencanaan, dan penataan perkotaan di wilayah Kabupaten Cirebon,” pungkasnya. (Joni)
