KABUPATEN CIREBON, SC- Larangan mudik yang ditetapkan pemerintah pusat harus bisa diterapkan hingga daerah. Larangan mudik tersebut, semata-mata untuk menghindari adanya tsunami Covid-19 pascaadanya kerumunan di kegiatan tradisi keagamaan seperti yang terjadi di sejumlah negara tetangga.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, Doni Monardo, dalam Rapat Koordinasi Penanganan Covid-19 Wilayah Jawa Barat dan Pengendalian Transportasi pada Masa Idul Fitri, di Pendopo Bupati Jalan Kartini Kota Cirebon, Kamis (29/4/2021).
“Kami mengajak kepada semua elemen untuk bisa memberikan pemahaman tentang larangan mudik lebaran tahun ini,” ujar Doni.
Menurut Doni, media yang membawa wabah Covid-19 adalah manusia. Sehingga, ketika ada pergerakan manusia dengan status carier bisa membawa dan menularkan ke sejumlah orang lain.
“Satu orang carier bisa menular sampai ke puluhan orang lainnya,” kata Doni.
Karena itu, kekompakan unsur pemerintahan dalam penanganan Covid-19 mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintah desa adalah kunci keberhasilan dalam memutus rantai penyebaran Covid. Ia menjelaskan, dalam satu tahun terakhir ini Indonesia dalam kondisi paling baik dibandingkan sejumlah negara lainnya. Tingkat paparan Covid-19 di Indonesia berada di angka 6,07 persen.
“Jumlah angka ini lebih rendah dari sejumlah negara di dunia yang lebih dari itu. Bahkan angka kesembuhan jauh lebih banyak,” kata Doni.
Ia mengungkapkan, rendahnya angka keterpaparan yang saat ini terjadi tetap harus menjadi fokus bersama dan jangan sampai lengah. Karena, kondisi tersebut bisa saja berubah hanya dalam beberapa waktu, bahkan ada kenaikan jika sampai lengah. Ia mencontohkan kasus aktif yang terjadi di India saat ini harus menjadi pelajaran. Karena di bulan Februari kemarin, angka keterpaparan di India justru jauh di bawah Indonesia dengan puncak kasus 176 ribu yang terpapar.
“Sebaliknya, kini India lebih banyak lonjakannya, (penyebabnya, red) ya akibat adanya perkumpulan adat keagamaan,” jelasnya.
Ditambahkan Doni, penanganan Covid-19 yang dilakukan hingga level desa melalui PPKM Mikro menjadi kunci yang efektif. Namun situasi landai ini tidak akan menjadi jaminan jika tidak ada kekompakan semua elemen.
“Makanya mudik harus dicegah dalam memutus rantai penyebarannya,” ungkapnya.
Doni menyebut, ada tiga simpul yang harus diperhatikan dan dijalankan dalam melaksanakan larangan mudik tahun ini. Pertama, kata dia, pemerintah pusat hingga pemerintahan terendah yakni desa dan kelurahan agar melaksanakan semua narasi yang sama dan sudah ditetapkan.
BACA JUGA: Peningkatan Mobilitas Diprediksi sebelum 6 Mei dan sesudah 17 Mei
Kedua, imbauan kepada orang tua di kampung halaman yang lebih mengedepankan pendekatan personal dan emosional yang bisa disampaikan melalui tokoh setempat yang anaknya atau keluarganya merantau. Dan ketiga, pendekatan kepada warga yang akan tetap melaksanakan mudik.
“Karena saat ini ada sebanyak 7 persen atau sekira 18,9 juta orang yang memaksa untuk mudik. Makanya tidak ada jaminan, semua yang tanpa gejala bisa tidak tertular,” tegasnya. (Islah)
