Syauqy bahkan mendukung jika Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) menjalankan kewenangan pengelolaan maupun pengawasan terhadap penggunaan air bersih yang bersumber dari sumur artesis. Pasalnya, sejauh ini pengelolaan sumur artesis masih dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Syauqy menilai jika DPUTR dapat mengoptimalkan sumur artesis ini, akan mendapatkan sokongan anggaran dari APBD Kota Cirebon.
“Kalau itu bisa dikelola DPUTR bisa lebih maksimal karena bisa dianggarkan di APBD untuk perawatan dan pengelolaannya,” kata Syauqy saat mengikuti rapat kerja Komisi II bersama DPUTR Kota Cirebon, di ruang rapat utama Griya Sawala gedung DPRD, Jumat (7/1/2022) lalu.
Menurutnya, optimalisasi sumur artesis bisa menjadi salah satu solusi bagi masyarakat atas kesulitan akses air bersih dari jaringan milik Perumda Air Minum Tirta Giri Nata.
“Kami berharap dapat dimaksimalkan oleh DPUTR, agar masyarakat bisa merasakan air dari sumber artesis. Karena saat ini operasional masih dikelola warga,” kata Syauqi.
Selain itu, Syauqi juga menyoroti beberapa program kerja DPUTR yang bersinggungan dengan kewenangan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP). Ia menyarankan agar kedua dinas tersebut berkoordinasi, sehingga tidak ada tumpang tindih program.
“Ada beberapa anggaran DPRKP yang dinilai secara pekerjaan hampir sama dengan DPUTR. Salah satunya perbaikan jalan dan sarana drainase dikerjakan oleh DPRKP,” terangnya.
Dalam rapat tersebut, Komisi II juga memberikan masukan dan saran terkait rencana kerja DPUTR pada 2022. Diharapkan, semua program kerja dapat direalisasikan dengan baik dan masyarakat merasakan manfaatnya.
Sementara itu, Kepala DPUTR Kota Cirebon, Syaroni mengatakan, salah satu program prioritas pihaknya pada tahun ini ialah perbaikan sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan sistem non-pipa.
Selanjutnya, program kerja lain tak berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, seperti kegiatan perbaikan sarana dan prasarana jalan, penataan lingkungan, saluran, dan program pembangunan infrastruktur lainnya.
“Banyak masukan dan saran yang kami terima. Pada dasarnya Komisi II mendukung program kami. Kami berharap di triwulan pertama tahun ini, program kegiatan bisa mulai dikerjakan,” kata Syaroni. (Surya)
