KABUPATEN CIREBON, SC- Kepemimpinan perempuan selalu menjadi topik bahasan menarik berbagai pihak. Isu kepemimpinan perempuan ini diyakini bakal kembali muncul di Pemilu maupun Pilkada 2024 mendatang.
Hal itu dikemukakan, Hj Wahyu Tjiptaningsih, terkait kiprah perempuan di panggung politik. Perempuan yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Cirebon itu mengaku telah berhasil membuktikan jika kepemimpinan tidak hanya hak mutlak kaum laki-laki. Ia juga mencontohkan, saat ini ada sekitar 13 anggota DPRD Kabupaten Cirebon dari kalangan perempuan.
Kader PDI Perjuangan yang akrab disapa Ayu itu mengatakan, saat ini masyarakat sudah banyak melihat kaum perempuan bisa turut andil dalam kemajuan suatu daerah. Kaum perempuan, menurutnya, bukan hanya menjadi penonton, tapi menjadi seorang pemimpin atau kontributor untuk memajukan daerah yang dipimpinnya.
“Perempuan tidak bisa lagi hanya dianggap sebagai pemanis pesta politik, banyak perempuan sudah menduduki posisi politik yang strategis dari presiden, menteri, gubernur, bupati atau wali kota hingga tingkat kuwu,” kata Ayu.
BACA JUGA: Kenang Perjuangan RA Kartini, Warek II IAIN Cirebon: Jadilah Wanita yang Berpendidikan dan Beradab
Hal itu, lanjut Ayu, bisa dijadikan sebagai barometer bahwa perempuan memiliki peluang yang sama dengan kaum laki laki dalam pesta politik di Indonesia. Di Kabupaten Cirebon, sambung Ayu, porsi perempuan di kancah politik banyak mengalami perubahan meskipun tetap didominasi oleh laki-laki.
Hal tersebut, juga bisa menjadi tolok ukur bahwa posisi strategis dapat di isi oleh perempuan dengan inovasi dan work ethic yang bagus. Karena pada dasarnya, perempuan juga memiliki hak yang sama dengan laki laki, terutama dalam menduduki kursi kepemimpinan.
“Saya bisa melihat bahwa Kabupaten Cirebon dapat dan bisa dipimpin oleh sosok bupati perempuan,” tegas Ayu.
Sementara itu, legislator perempuan di DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj Yuningsih, mengatakan, keterwakilan perempuan di dunia politik masih harus diperjuangkan. Ini terlihat dari masih sedikitnya keterwakilan perempuan baik di eksekutif maupun legislatif di Kabupaten Cirebon.
BACA JUGA: Hari Kartini 2022, Perempuan Harus Mampu Perjuangkan Mimpi
“Di DPRD Kabupaten Cirebon sekarang ada 13 anggota perempuan, kalau dihitung dari total 50 masih kurang 30 persen, belum lagi di eksekutif, jumlah pejabat esselon II dari kalangan perempuan masih kurang sekali. Belum lagi jumlah camat yang jauh sekali dari keterwakilan 30 persen,” kata Yuningsih.
Menurut Yuningsih, eksekutif harus menunjukan keberpihakannya kepada perempuan dengan memberikan kesempatan dan ruang agar kererwakilan perempuan bisa dioptimalkan di Kabupaten Cirebon. Namun, hal itu juga harus diiringi dengan keseriusan dan peningkatan SDM (sumber daya manusia) dari kalangan perempuan agar bisa bersaing dan berkompetisi dengan SDM laki-laki.
“Apalagi sekarang kesempatan dibuka, ada ujikom, ada open bidding dimana persaingan dibuka selebar-lebarnya. Perempuan sekarang harus bisa meningkatkan kapasitasnya agar bisa berbicara banyak dan berkontribusi membangun daerah,” ungkapnya.
Ia pun sepakat jika perempuan bisa menjadi apa saja, termasuk menjadi kepala daerah. Karena itu, ia akan mendorong PKB untuk mengusung banyak calon perempuan di pelaksanaan Pemilu dan Pilkada mendatang.
“Jika perempuan diberi kesempatan dan kepercayaan, bisa juga jadi pimpinan. Saya mendorong agar PKB juga bisa mendorong calon perempuan untuk maju Pilkada,” paparnya.
BACA JUGA: Tuntutan TKKD Kabupaten Cirebon Berpeluang Dipenuhi
Dari internal PKB, ia melihat banyak kader perempuan yang bisa didorong untuk maju Pilkada di antaranya anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, Hj. Ismiyatul Fatihiyah Yusuf yang dinilai sebagai kader potensial, mumpuni dan merupakan lulusan Australia. Selain itu banyak juga tokoh perempuan lainnya seperti Wabup Ayu, Ketua Komisi IV Siska, Sofi Zulfa, dan lain-lain.
Terpisah, legislator PKB Kabupaten Cirebon, Hj. Ismiyatul Fatihiyah Yusuf, mengatakan, perempuan kini sudah makin banyak yang memiliki kapasitas sangat kuat dalam politik. Mereka punya latar belakang pendidikan yang baik serta punya pengalaman poilitik yang kuat. Sehingga bisa bertarung di segala medan dan segala kondisi.
“Kita tidak perlu mengkhawatirkan apakah kebijakan pemerintah sudah berpihak pada kepentingan perempuan atau tidak. Yang harus kita perjuangkan adalah peluang yang sepadan bagi piolitisi perempuan untuk turut dalam kompetisi politik,” ucapnya. (Islah)
