Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Cirebon, H Agus Mulyadi, saat membuka sekaligus memberikan arahan pada rapat pleno TPKAD Kota Cirebon periode semester 1 tahun 2022 di ruang Adipura Kencana, Balai Kota Cirebon, Selasa (21/6/2022).
Agus berharap, melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan akan semakin banyak masyarakat yang mengakses produk maupun jasa layanan keuangan.
BACA JUGA: Pemkot Cirebon Kejar Dana Cadangan Pemilu Rp29,9 Miliar
“Indikator utama keberhasilan TPAKD yaitu semakin meningkatnya inklusi keuangan masyarakat dalam menggunakan produk dan jasa layanan keuangan,” tutur Agus.
Untuk itu, Agus meminta kepada TPKAD untuk lebih agresif dan inovatif melakukan literasi keuangan. Melalui literasi keuangan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, minat dan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan.
“Kita evaluasi program kerja terdahulu sehingga menghasilkan program kerja yang lebih baik untuk periode sebelumnya,” kata Agus.
BACA JUGA: Dana Bantuan Partai Politik Naik, Sekda Kota Cirebon: Penyaluran Tunggu Kesiapan Kas Daerah
Penguatan infrastruktur percepatan akses keuangan juga diminta dilakukan. Untuk itu dibutuhkan sinergi yang kuat baik sinergi program maupun sinergi institusional.
Menurut Agus, pemerintah daerah berperan untuk memastikan kestabilan, alokasi dan distribusi ekonomi. Namun dibutuhkan pula peran dari industri jasa keuangan yang tergabung dalam TPAKD untuk menggali potensi ekonomi baru yang ada di masyarakat.
“Pemerintah daerah memerlukan peran serta dari semua yang hadir disini,” ujarnya.
BACA JUGA: Disdik Kota Cirebon Minta Guru Honorer Tetap Difungsikan
Untuk itu, Agus meminta rapat pleno ini bisa dijadikan tempat untuk meniti jalan menuju pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.
Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Cirebon, Fredly Nasution, menjelaskan bahwa dibentuknya TPKAD dikarenakan adanya kesenjangan yang cukup besar antara masyarakat yang belum terinklusi dan terliterasi keuangan dengan masyarakat yang sudah mendapatkannya.
“Padahal berdasarkan penelitian, semakin tinggi tingkat inklusi dan literasi keuangan maka tingkat kesejahteraan masyarakat akan semakin baik,” ungkap Fredly.
BACA JUGA: Pemkot Cirebon segera Ajukan Pembuatan Pintu Air
Oleh karenanya, pada 2016 Kemendagri mengirimkan radiogram ke pemerintah provinsi, kota maupun kabupaten untuk mempercepat pembentukan TPAKD yang bertujuan untuk meningkatkan inklusi dan literasi keuangan kepada masyarakat.
Dijelaskan Fredly, Presiden Joko Widodo menargetkan tingkat inklusi keuangan di Indonesia mencapai 90 persen pada 2024 mendatang dari 76 persen pada tahun ini.
“Ini tugas kita semua. Kata kuncinya kolaborasi dan sinergi,” kata Fredly. (SuryaC)