Menurut Ayu, selain dari media massa, ia juga pernah mendapatkan laporan dari warga melalui WhatsApp soal kejadian serupa. Namun, Ayu mengaku lupa desa yang melakukan praktik yang melanggar ketentuan tersebut.
“Saya pernah dapat kiriman WA, ada pemotongan juga, tapi saya kurang tahu di satu desa (Arjawinangun, red) itu atau desa lainnya. Kemarin saya konfirmasi ke Pak Iis (Kadinsos, red) terkait laporan warga soal pemotongan itu, cuma desanya sama (Arjawinangun, red) atau bukan,” kata Ayu, saat ditemui di Setda Kabupaten Cirebon, Rabu (21/9/2022).
BACA JUGA: Bupati Karna: Penolakan BLT BBM Tidak Elegan
Sementara terkait dugaan pemotongan BLT BBM yang terjadi di Desa Arjawinangun, Ayu mengungkapkan, dirinya bakal berkoordinasi dengan Inspektorat Kabupaten Cirebon. Yang pasti, kata Ayu, pemotongan BLT BBM tidak diperbolehkan, apapun alasannya. Termasuk dengan dalih sumbangan seperti yang terjadi di desa tersebut.
Pasalnya, Ayu menjelaskan, sesuai peraturan dan ketentuan yang ada, siapapun tidak diperbolehkan melakukan pemotongan BLT atau bantuan sosial lainnya.
“Tidak boleh ada pemotongan, tidak boleh ada pengarahan (untuk penerima BPNT, red), misalnya diarahkan harus belanja dimana. Terserah penerima manfaat lah,” tegasnya.
BACA JUGA: Pemdes Kejuden Salurkan BLT DD
Diberitakan sebelumnya, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) di Desa Arjawinangun, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon diduga ada pemotongan. Praktik dugaan pemotongan tersebut dilakukan oleh RT setempat dengan datang ke rumah penerima BLT.
Salah seorang penerima BLT BBM dari Blok Posong desa setempat, Dasma (60) mengatakan, pembagian BLT tersebut dilakukan di kantor Desa Arjawinangun beberapa waktu lalu. Jumlah BLT yang diterimanya sebesar Rp500.000. Ia sendiri mengaku tidak ikut mengantre di balai desa karena sudah ada istrinya yang mengambil.
“Saat itu istri saya yang mengambil,” kata Dasma, Selasa (20/9/2022).
BACA JUGA: Warga Kelurahan Pasalakan Terima BLT BBM
Menurut Dasma, setelah bantuan tersebut diterima, ketua rukun tetangga (RT) kemudian datang ke rumahnya meminta uang sebesar Rp30.000 dengan dalih untuk sumbangan.
“Saya tidak tahu sumbangan apa, pokoknya ngasih segitu (Rp30 ribu),” kata Dasma.
Ia juga mengaku tidak bisa menolak permintaan bantuan dengan dalih sumbangan tersebut. Pasalnya, hal yang sama juga terjadi pada penerima BLT BBM di semua RT di desanya. Artinya, dugaan pemotongan tersebut berlaku untuk semua penerima BLT. Sehingga, dirinya pun menerima saja alias tidak bisa memberontak.
BACA JUGA: Selly: Bila Ada Pemotongan BLT, Laporkan
“Saya tidak berontak karena semua juga sama. Kalau hanya di (satu RT, red) sini saja ya mungkin saya berontak,” paparnya.
Kendati demikian, Dasma mengaku ihklas memberikan sumbangan yang tidak jelas peruntukannya tersebut. Ia pun mengaku sudah meniatkannya berbagi rezeki.
“Jadi ya tidak masalah dengan sumbangan itu, itung-itung berbagi rezeki saja,” bebernya.
BACA JUGA: Kuwu Klaim BLT Setu Kulon Tak Ada Potongan
Ditambahkan Dasma, masyarakat Desa Arjawinangun sudah mafhum dengan hal-hal yang terjadi dalam penerimaaan BLT. Karena, hal itu sudah berlaku sejak awal ketika pertama kali ada BLT di Indonesia.
“Jadi itu sudah dari dulu, tidak terputus sampai sekarang, setiap ada BLT ada pemotongan,” ungkapnya.
Sementara, saat dikonfirmasi, Kuwu Arjawinangun, H Maman membantah adanya potongan BLT yang dilakukan oleh pihak RT/RW di Desa Arjawinangun. Menurut Maman, warga penerima bantuan yang memberikan uang potongan kepada ketua RT merupakan inisiatif dari penerima sendiri. Hal itu sebagai bentuk terima kasih penerima bantuan karena sudah membantu proses pengurusan data penerima.
BACA JUGA: Pemdes Getasan Salurkan BLT DD
Ia pun mengaku mengetahui adanya inisiatif penerima BLT memberikan bentuk terima kasih itu. Bahkan, pihak RT pun melaporkan kepada dirinya setelah mendapat rezeki dari masyarakat.
“Tidak ada pemotongan, itu dari masyarakatnya sendiri yang ngasih. Dan (yang memberi, red) juga tidak semua,” kata Maman.
Sebelumnya, Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriani Gantina meminta kepada masyarakat penerima bantuan atau Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar melaporkan bila terjadi praktik pemotongan BLT.
BACA JUGA: Warga Diminta Lapor Oknum Potong BLT DD
Menurut Selly, banyak KPM yang mengadu kepada pemerintah daerah lantaran kerap mendapatkan BLT tidak sesuai dan dipotong oleh oknum tidak bertanggung jawab.
“Sekarang kondisi sudah susah, jangan ditambah susah. Masyarakat segera lapor kalau ada yang sunat bantuan,” katanya, belum lama ini. (Islah)