Camat Babakan, Asep Nurdin mengatakan, Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) tahun 2024 Kecamatan Babakan mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
“Adanya penurunan anggaran PIK tentunya sangat berpengaruh terhadap pembangunan kewilayahan,” ujarnya.
Lanjutnya, pihkanya dalam hal ini hanya melaksanakan anggaran yang ada dengan menyesuaikan sesuai skala prioritas.
” PIK Kecamatan Babakan 2024 sekitar Rp1,8 miliar, dan mengalami penurunan cukup besar,” ungkapnya.
Sementara anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan, menanggapi penurunan anggaran PIK 2024, menurutnya salah satunya dikarenakan, ini berawal di tahun 2023 anggaran Kabupaten Cirebon mengalami penurunan yang sangat signifikan, baik dari pajak-pajak maupun bagi hasil dari Provinsi.
BACA JUGA: 5.760 Hektare Sawah di Kabupaten Cirebon Terdampak Banjir, Kerugian Capai Rp23,7 Miliar
“Contohnya, untuk spot center hilang, dan banyak dari propinsi juga yang drop turun, akhirnya anggaran yang ada terbagi terhadap sektor sektor yang lain,” ujarnya.
Sehingga, lanjutnya ini pun berdampak terhadap usulan dari kecamatan atau dari desa-desa melalui Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) juga akhirnya berkurang, akan tetapi tidak juga mengurangi untuk daerah-daerah perbatasan karena memang ada ketentuan dan sudah di SK-kan bahwa daerah perbatasan diutamakan.
“Fokus kita di 2024 tetap masih masalah infrastruktur jalan, pendidikan, kesehatan dan ekonomi,” jelasnya.
BACA JUGA: Bupati Imron Minta Tarif PDAM Kabupaten Cirebon Tak Naik, Direksi segera Dipanggail
Dikatakannya, intinya untuk meningkatkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dalam setiap usulan tentunya seharusnya sudah bisa diarahkan bahwa yang diutamakan adalah yang mencakup skala prioritas tersebut.
“Artinya masalah kesehatan fokus penanganan stunting, dan harus juga diutamakan masalah pendidikan sekolah-sekolah yang barangkali sarana prasarananya masih kurang memadai,” paparnya.
Menurutnya, permasalahan di Kabupaten Cirebon memang sangat pelik, masih banyak sekali yang harus ditangani. Kalau anggaran Pagu Indikatif Struktur (PIS) ini juga dikurangi tentunya akan berdampak juga kepada pembangunan.
” Diharapkan juga dari anggota DPRD untuk memfasilitasi barangkali dari teman-teman dewan yang lain bisa juga separuh untuk infrastruktur jalan atau sekolah, dan juga untuk pendidikan dan kesehatan,” tandasnya.
Senada dikatakan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Ismiyatul Fatihiyah Yusuf. Infrastruktur jalan memang banyak yang memprihatinkan, tentunya ini membutuhkan anggaran sangat besar, maka akan dilakukan penanganan dan perbaikan secara bertahap dan bergiliran
“Anggaran pemerintah sangat terbatas, sehingga dengan urunan dari dana pokok pikiran (pokir), tentunya akan membenahi berbagai sektor yang diperlukan oleh masyarakat,” pungkasnya.***
BACA JUGA: Ujikom Pajabat Masuki Tahap Wawancara, Rotasi Mutasi di Kabupaten Cirebon Tunggu Rekomendasi KASN