SUARA CIREBON – Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, H Wahyu Mijaya rutin menggelar rapat pimpinan (rapim) dengan Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD) Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Rapim tersebut di antaranya membahas realisasi APBD 2024, baik dari sisi pendapatan maupun belanja yang sudah dilakukan semua SKPD.
Menurut Wahyu Mijaya, pada rapim minggu kemarin sudah dibahas tentang pendapatan dan evaluasinya.
“Ternyata pendapatan itu belum tentu tentang pendapatannya saja, tetapi masalah pencatatannya juga. Jadi, ada karena pendapatannya dan ada juga karena pencatatannya. Kita evaluasi terus,” ujar Wahyu, Kamis, 4 Juli 2024.
Sementara pada rapim minggu depan, mulai masuk ke soal belanja. Dimana, sejak satu bulan lalu dirinya sudah mendorong SKPD untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran.
Ia menyebut, percepatan serapan anggaran yang dimaksud bukan hanya sebatas administrasi saja, melainkan serapan anggaran yang memiliki efek domino terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Cirebon.
“Kalau anggaran kita evaluasi per dua minggu sekali, kita evaluasi pencatatannya seperti apa, kita juga evaluasi kesulitannya apa. Dan dari kesulitan itu kita carikan solusinya. Jadi, dua minggu sekali kita mengevaluasi tentang belanja,” terang Wahyu.
Jika polanya sudah terbentuk, pihaknya bisa melihat pertumbuhan belanja yang seharusnya berada di rerata angka 8,33 persen dalam satu bulan.
“Kalau misalnya di Januari, Februari masih agak slow, maka di Maret, April dan seterusnya sudah harus naik,” paparnya.
Kecuali belanja SKPD yang membutuhkan proses di Unit Layanan Pengadaan (ULP) seperti lelang dan lainnya, yang memang membutuhkan waktu hingga ke pertengahan bahkan akhir tahun.
“Tapi kalau tidak memerlukan waktu lelang yang cukup panjang, seharusnya sih (belanja, red) bisa segera dilaksanakan,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, penyerapan APBD 2024 Kabupaten Cirebon per Rabu (26/6/2024) baru mencapai 31,82 persen atau Rp 1,49 triliun. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon mendorong SKPD untuk mengoptimalkan realisasi APBD tahun ini.
Sekretaris BKAD Kabupaten Cirebon, Yuyun Wahyu Wardhana menyampaikan, hingga Juni 2024 ini serapan anggaran SKPD rerata berada di angka 31 persen. Jika rerata serapan anggarannya 31 persen, berarti ada sejumlah SKPD yang serapannya di atas dan di bawah 31 persen.
Dalam catatan BKAD, ada 9 SKPD yang penyerapan anggarannya di atas 41 persen. Sembilan SKPD yang serapan anggarannya sudah di atas 41 persen yakni BKPSDM dengan 49,92 persen, Inspektorat 48,05 persen, BPBD 47,50 persen, Disdamkarnat 40,29 persen, Dishub 45,85 persen, Bapenda, 44,34 persen, BKAD 42,16 persen, Kominfo 41,92 persen, dan Bappelitbangda 41,90 persen.
Sedangkan SKPD yang serapan anggarannya di bawah 31 persen, yakni DPKPP 11,86 persen, Kesbangpol 12,25 persen, DPUTR 13,81 persen, Disperdagin 16,68 persen, Dinkes 21,59 persen, dan Disnaker 28,35 persen.
Menurut Yuyun, di pertengahan tahun ini idealnya serapan anggaran sudah di angka 50 persen. Namun ia menjelaskan, serapan anggaran sejumlah SKPD yang masih di bawah 50 persen tersebut, terjadi karena belanja-belanja besar masih belum realisasi.
“Tapi yang lebih tahu persis kan dinasnya,” kata Yuyun.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
