SUARA CIREBON – Wakil Ketua DPW PKB Jawa Barat, Hj Yuningsih menilai gaduhnya tawar menawar posisi dalam pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon antara PDIP dengan PKB, disebabkan masing-masing partai politik (parpol) ngotot menempatkan kadernya dalam posisi calon bupati (E1).
“Gaduh kemarin ‘kan PKB bisa keluar dari KIM asal PDI Perjuangan menjadi wakil, semua ingin menjadi orang nomor satu. Apakah ini berarti fungsi orang nomor dua atau wakil kurang difungsikan?” tanya Yuningsih, Selasa, 16 Juli 2024.
Dirinya melihat, alotnya tawar menawar hingga menimbulkan gaduh tersebut ditengarai karena masing-masing pihak mempertahankan ego masing-masing.
“Padahal sebentar lagi kan sudah harus mendaftar, harusnya sekarang sudah fiks. Ini karena sama-sama ada ego memposisikan E1 semua,” tegasnya.
Menurut Yuningsih, saat ini masing-masing pihak masih melihat hak dan kewenangan posisi wakil tidak seperti bupati.
“Kenapa yang perolehan kursinya maksimal tidak mau diposisikan nomor 2, ya karena mungkin ada negatif thinking, melihat bahwa kewenangan E2 dibatasi,” paparnya.
Padahal, lanjut Yuningsih, skema pencalonan dalam koalisi berdasarkan gambaran pada Pilkada sebelumnya, ada cost (biaya/ongkos) politik yang harus ditanggung oleh pasangan calon. Bahkan besaran cost politics tersebut tertuang dalam MoU. Dimana, MoU tersebut mengatur tentang hak dan kewenangan bupati dan wakil bupati jika terpilih nanti.
“Misalnya, calon bupati mengeluarkan biaya 70 persen dan wakil 30 persen. Nanti saat terpilih ada haknya dan kewenangannya. Jadi tidak didominasi oleh E 1 saja,” kata Yuningsih.
Kendati demikian, ia melihat kodisi politik di Kabupaten Cirebon saat ini masih dinamis. Segala kemungkinan masih bisa terjadi dan peta koalisi dari masing-masing parpol masih bisa berubah dari dua koalisi yang sudah ada saat ini.
Ia menyebut, kemungkinan PKB keluar KIM juga bisa saja terjadi mengingat Partai Gerindra sendiri ingin menempatkan calonya di posisi E1. Namun jika merujuk koalisi di pusat, Yuningsih berharap PKB bisa berlabuh di koalisi PKS-Nasdem, meskipun koalisi dua partai tersebut sudah mencukupi syarat pencalonan.
“Berharap sih bisa berlabuh di PKS dan Nasdem. Kan semua dinamis, PKS dan Nasdem kan masih dinamis juga, kursi PKS Nasdem 10 itu cukup. Tapi saya pikir masih dinamis,” tandasnya.
Sebelumnya, tensi politik jelang pembukaan pendaftaran bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Cirebon ke KPU pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 kian memanas.
Kondisi tersebut, salah satunya dipicu pernyataan Sekretaris DPC PKB Kabupaten Cirebon, Waswin Janata yang meminta membalik posisi yang ditawarkan Ketua DPC PDI-P Kabupaten Cirebon, H Imron terkait Pilkada 2024.
Sebagai partai pemenang Pemilu 2024 di Kabupaten Cirebon, PDIP mengajak PKB berkoalisi pada Pilkada 2024, dengan menawakan posisi calon wakil bupati dari PKB. Namun, tawaran pihak PDIP itu dibalik oleh Waswin, bahwa kader PKB lah yang lebih pas menjadi calon bupati sementara posisi wakil untuk PDIP.
Pernyataan Waswin tersebut, sontak memicu reaksi keras kader-kader PDIP, salah satunya Mae Azhar. Menurut, pernyataan Waswin tersebut seperti mimpi di siang bolong. Mae bahkan menyebut, pernyataan Wawun tidak masuk akal dan tidak realistis.
“PDIP meraih 13 kursi berdasarkan perolehan Pemilu 2024, sedangkan PKB hanya 9 kursi. Kami (PDIP,red) jelas sudah mampu mengusung satu pasangan calon di Pilbup Cirebon,” kata Azhar kepada awak media, Senin, 15 Juli 2024.
Azhar menambahkan, sejarah Pilbup Cirebon menunjukkan bahwa PKB tidak pernah menang melawan PDIP. Ia juga meminta PKB untuk tidak membuat sensasi menjelang Pilkada.
“Sekarang Mas Win berbicara seperti itu, ya mimpi di siang bolong namanya. Dilihat dari sejarah saja, PKB tidak pernah menang dari PDIP, namun, banteng tidak jemawa,” katanya.
Azhar juga mengatakan, Pilkada 2024 ini, PDI-P berusaha menjalankan politik santun dan tidak saling menjatuhkan. Namun, pernyataan Waswin sudah membuat para kader PDIP merasa geram.
“Keinginan PKB seperti itu hanyalah keinginan Mas Win yang tidak realistis. Soal kemungkinan koalisi antara PKB dan PDIP dalam politik, segala kemungkinan bisa terjadi,” tandasnya. ***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
