SUARA CIREBON – Istana mengisyaratkan bakal tetap memberlakukan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN 12 persen.
Meski memperoleh penolakan luas dari masyarakat, termasuk mahasiswa, Istana memberi sinyal keukeuh. Bahkan mengklaim bahwa hasil pajak dikembalikan ke rakyat dalam berbagai bentuk.
Sikap keukeuh Istana disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) RI, Hasan Nasbi.
Hasan Nasbi bahkan membantah narasi yang menyebut pemerintah tidak pernah mengembalikkan hasil pajak ke masyarakat.
Menurutnya, pemerintah banyak mengembalikan hasil pajak kepada masyarakat secara langsung.
Bahkan, nominal yang dikembalikan bisa mencapai lebih dari Rp500 triliun dalam bentuk berbagai bantuan sosial hingga subsidi.
“Mungkin di Indonesia ini yang dikembalikan langsung ke masyarakat itu jumlahnya sangat besar. Yang dikembalikan langsung nih dalam bentuk bantuan sosial, subsidi BBM, subsidi listrik. Itu mungkin di atas 500 triliun, dikembalikan ke masyarakat,” kata Hasan dikutip dari YouTube CokroTv, Jumat 27 Desember 2024.
“Kalau listrik nggak disubsidi, saudara-saudara kita yang 900 KWH itu, langganannya itu, dia mungkin sudah nggak sanggup lagi membayar tagihan. Subsidi itu dari pajak,” tambahnya.
Hasan menjelaskan, pemerintah engalokasikan anggaran dari hasil pajak untuk kepentingan pelayanan. Seperti, sekolah hingga untuk gaji-gaji guru.
“Pemerintah mengalokasikan 17 triliun untuk perbaikan sekolah-sekolah. Itu kan dikembalikan buat masyarakat juga. Yang sekolah di sana siapa? Kan masyarakat. Gaji guru dialokasikan 81 triliun. Itu buat siapa? Itu kan buat masyarakat juga,” ucapnya.
Belum lagi, pemerintah akan menerapkan program cek kesehatan gratis dan makan bergizi gratis, yang semuanya sama-sama bersumber dari hasil pajak masyarakat.
“Jadi menurut saya jangan sampai menebar kebohongan, menebar kebencian, hanya untuk memuaskan ego, hanya untuk memuaskan unek-unek anda, untuk marah-marah sama pemerintah. Pemerintah kita mengembalikan dengan sangat banyak dan langsung ke masyarakat,” tuturnya.
Dia juga menjelaskan, program pembangunan yang digalakkan pemerintah juga sama-sama bersumber dari pajak.
“Itu di luar yang dalam bentuk pembangunan loh. Bikin jalan, bikin irigasi, bikin bendungan, bikin bandara, dan segala macam gitu loh,” ungkapnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
