SUARA CIREBON – Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, Handarujati Kalamullah, menyatakan dukungannya terhadap wacana opsen BPH PKB untuk dialokasikan pada perbaikan infrastruktur.
Menurutnya, salah satu langkah mendesak yang perlu dilakukan adalah pembenahan ruas jalan dan drainase di Kota Cirebon.
“Dari data Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), masih ada 14 persen ruas jalan yang memerlukan perbaikan. Jika alokasi anggaran dari opsen ini terealisasi, seharusnya bisa diarahkan tidak hanya untuk jalan, tetapi juga untuk drainase yang membutuhkan perhatian serius,” ungkap Handarujati, Sabtu, 27 Januari 2025.
Ia menegaskan, kondisi drainase yang tidak berfungsi dengan baik telah memicu darurat banjir di Kota Cirebon.
Oleh karena itu, perbaikan drainase harus menjadi skala prioritas program pembangunan ke depan.
Lebih lanjut, Handarujati menyebut postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Cirebon saat ini belum memberikan porsi yang ideal untuk infrastruktur.
Menurutnya, idealnya alokasi untuk infrastruktur minimal mencapai 40 persen dari total APBD. Namun, saat ini hal tersebut belum dapat dimaksimalkan.
“Pemerintah kota harus mulai memiliki skala prioritas yang terukur, terutama untuk program-program pembangunan seperti pembenahan drainase guna mengatasi banjir yang semakin parah,” katanya.
Dalam pandangannya, kepemimpinan gubernur terpilih Kang Demul (Dedi Mulyadi) juga membuka peluang bagi pemerintah kota dan kabupaten untuk lebih fokus mengarahkan program prioritas pembangunan di masing-masing daerah.
Pemerintah Kota Cirebon harus mulai memetakan prioritas pembangunan selama lima tahun ke depan. Dengan adanya Rencana Induk Pembangunan yang jelas, kita bisa melihat hasilnya secara terukur, sehingga pembangunan tidak stagnan,” tegas Handarujati.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
