Oleh: ADE LISAH
Mahasiswa Jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negri Siber Syekh Nurjati Cirebon
PROGRAM Makanan Bergizi Gratis (MBG) adalah janji besar pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka saat kampanye pemilu tahun 2024. Program ini dimulai untuk membantu anak sekolah dan ibu hamil yang mengalami kekurangan gizi di berbagai daerah di Indonesia. Tujuannya adalah memberikan makanan sehat secara gratis kepada jutaan anak di seluruh negeri, dengan dana dari pemerintah yang mencapai triliunan rupiah.
Program ini resmi diluncurkan pada Januari 2025. Awalnya, program tersebut diharapkan dapat menjadi langkah baik untuk menanggulangi permasalahan gizi buruk. Namun, sekarang muncul sejumlah masalah baru yang mengkhawatirkan. Misalnya, lebih dari 9.413 siswa mengalami keracunan usai mengunsumsi MBG di sekolah karena masalah keheginisan atau tidak layak dimakan. Selain itu, ada pula tuduhan korupsi dalam pengadaan makanan dan pengelolaan dana, serta banyak makanan yang dibuang sia-sia sehingga menimbulkan tumpukan sampah.
Sejumlah ahli dan masyarakat juga mengkritik program ini. Kualitas hidangan MBG dinilai rendah, sehingga banyak anak-anak tidak mau mengonsumsinya. Selain itu, program tersebut juga dituding tidak adil karena hanya melibatkan sedikit perempuan (hanya sekitar 10-15%) dalam pekerjaan sehari-hari.
Akibatnya, program yang seharusnya membantu masyarakat kini malah menimbulkan masalah baru, seperti pemborosan uang negara dan risiko kesehatan. Terkait hal ini, pemerintah tengah melakukan evaluasi masalah-masalah tersebut. Masyarakat pun berharap perbaikan dapat segera dilakukan agar manfaat program MBG benar-benar dirasakan anak-anak Indonesia.
Dalam artikel ini, penulis mencoba fokus pada tiga masalah utama dan bagaimana mengatasinya, agar program ini bisa berjalan dengan baik seperti yang dijanjikan. Pertama, meminimalisir potensi keracunan terkait keheginisan makanan. Sejak Januari 2025, lebih dari 6.000 siswa menderita keracunan dengan gejala seperti mual, pusing, dan sakit perut yang disebabkan makanan kadaluarsa atau kebersihan makanan. Untuk itu, penulis menyarankan pengawasan dalam proses produksi dapat lebih ditingkatkan, seperti memeriksa makanan secara rutin dan memastikan standar kebersihan terjaga.
Kedua, tudingan korupsi dalam program ini. Untuk menjalan program MBG, pemerintah telah menggelontorkan anggaran triliunan rupiah. Tudingan pertentangan kepentingan dan kecurangan saat membeli makanan atau barang pun mencuat. Bahkan, sejumlah penyedia katering mengeluh karena keterlambatan pembayaran. Untuk itu, pihak terkait diharapkan bisa melakukan transparansi dalam prosesnya, seperti membuat laporan pengeluaran dana secara terbuka dan memastikan pembayaran tepat waktu.
Ketiga, program MBG menimbulkan tumpukan sampah makanan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan anggaran besar, namun sering kali rasa makanan yang disajikan kurang menggugah selera, sehingga anak-anak enggan untuk menyantapnya lalu dibuang sia-sia. Ini menjadi salah satu faktor yang membuat persoalan gizi belum teratasi dengan baik. Penulis menyarankan agar pelaksanaan program MBG ini bekerjasama dengan usaha kecil lokal seperti UMKM, sehingga program ini adil bagi semua dan menunya pun bisa beragam.
Melalui artikel ini, diharapkan pemerintah bisa mendapatkan saran nyata untuk memperbaiki program MBG. Tujuannya adalah membuat program ini sesuai dengan janji awal, yaitu membantu anak-anak dan ibu hamil, tanpa menambah masalah baru dan risiko kesehatan.
Sejak berjalan, dampak negatif program MBG banyak dikeluhkan masyarakat, salah satunya seperti kasus keracunan yang sempat menghebohkan akhir-akhir ini. Lebih dari 6.517 siswa di berbagai daerah Indonesia sakit keracunan usai menyantap MBG. Menurut laporan dari Badan Gizi Nasional, penyebabnya adalah makanan basi dan kotor yang terkontaminasi bakteri penyakit.
Untuk mengatasi masalah ini dan mencegah kejadian serupa, pemerintah perlu melakukan beberapa langkah sederhana tapi penting. Pertama, memastikan semua tempat produksi makanan mendapat sertifikat kebersihan dari Kementerian Kesehatan dan Badan Pengawas Obat. Ini harus dilakukan secepat mungkin agar makanan yang disajikan dapat terjamin kebersihan dan keamanannya. Kedua, memberikan pelatihan rutin setiap bulan untuk juru masak dan pekerja di program ini. Pelatihan bisa mengajarkan cara menjaga kebersihan, seperti mencuci tangan, memisahkan makanan mentah dan matang, memasak dengan panas cukup, menyimpan makanan dengan benar, dan menggunakan air bersih. Ini bisa didukung oleh tim kesehatan seperti yang disarankan oleh ahli kesehatan.
Ketiga, menggunakan teknologi sederhana untuk membantu. Misalnya, memasang kamera CCTV di dapur agar bisa dipantau. Kemudian menggunakan alat tes cepat untuk memeriksa makanan sebelum dibagikan, dan menggunakan alat untuk membersihkan air dan sterilisasi. Hal ini akan membantu proses penyajian dan bisa cepat mendeteksi masalah, seperti yang diinstruksikan oleh pemerintah.
Keempat, membuat tim cepat tanggap di setiap daerah yang melibatkan dinas kesehatan, rumah sakit, dan guru sekolah. Tim ini bisa memeriksa makanan langsung sebelum diberikan kepada anak-anak, sebagai langkah akhir untuk mencegah keracunan.
Terakhir, meningkatkan keterbukaan dengan menerbitkan laporan bulanan tentang hasil pemeriksaan makanan dan kasus keracunan. Orang tua dan komite sekolah juga harus ikut mengawasi. Dengan cara ini, program MBG bisa lebih aman dan fokus pada tujuannya, yaitu memberi makanan sehat untuk anak-anak Indonesia tanpa risiko kesehatan, seperti yang disarankan oleh para ahli.
Program MBG menyerap anggaran besar, mencapai Rp71 triliun tahun 2025 ini dan diperkirakan total Rp400 triliun hingga tahun 2030 mendatang. Meskipun pada awal tujuannya adalah membantu anak sekolah dan ibu hamil agar lebih sehat dan mengurangi masalah gizi, namun sayangnya sekarang program MBG menghadapi banyak masalah serius, seperti tudingan korupsi, pemborosan makanan, dan ketidakadilan.
Pertama, ada indikasi korupsi yang besar. Dana program disinyalir disunat oleh pihak tertentu, sehingga kualitas makanan turun dan negara rugi hingga Rp1,8 miliar per tahun untuk setiap tempat penyediaan makanan. Mitra penyedia diduga dipilih tanpa pemeriksaan terbuka, dan ada hubungan kuasa yang membuat distribusi tidak adil.
Misalnya di Kalibata Jakarta, penyedia katering kehilangan hampir Rp1 miliar karena pembayaran dipotong dari Rp15.000 menjadi Rp10.500 per porsi, akibatnya operasional pun terhenti sejak Maret 2025. BGN lebih fokus pada tampilan baik daripada memastikan makanan yang sampai ke anak-anak itu sesuai.
Kedua, program ini menimbulkan banyak limbah makanan. Anak-anak sering membuang makanan karena rasa dan menunya kurang baik, basi atau tidak sehat. Akibatnya program MBG pun menambah masalah sampah nasional yang sudah jutaan ton setiap tahunnya. Selain itu, ada masalah ketidakadilan gender, dimana perempuan hanya dilibatkan sebagai relawan dapur dengan upah atau pelatihan yang cukup, akibatnya program pun berjalan kurang maksimal.
Untuk memperbaiki ini, pemerintah perlu langkah cepat. Pertama, membuat aturan baru seperti Peraturan Presiden untuk mengawasi dana, melakukan audit rutin oleh tim seperti BPK atau KPK, dan mempublikasikan laporannya.
Kedua, melibatkan UMKM lokal, seperti petani atau pedagang setempat, untuk menyediakan bahan segar seperti di Depok dan NTB yang sudah berhasil menciptakan lapangan kerja dan mengurangi limbah. Ketiga, melakukan pemeriksaan bulanan untuk memastikan makanan bergizi dan adil, termasuk melibatkan perempuan dalam keputusan, bukan hanya pekerjaan teknis di dapur. Orang tua, sekolah, dan masyarakat juga harus ikut mengawasi melalui saluran laporan khusus.
Dengan perbaikan ini, program MBG dihrapkan bisa kembali fokus pada tujuannya, yaitu memberikan makanan sehat untuk anak-anak Indonesia tanpa korupsi, pemborosan, atau ketidakadilan. Sehingga anggaran triliunan rupiah ini benar-benar bermanfaat, tidak terbuang sia-sia.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
