Tantangan Program Kependudukan Lainnya Adalah KB Aktif yang didominasi non MKJP
SUMBER, SC- Dengan dukungan pihak terkait dan masyarakat, pemerintah kabupaten (pemkab) dan TNI meyakini program keterpaduan Keluarga Berencana dan Kesehatan (KB-Kes) di Kabupaten Cirebon akan tercapai. Terlebih, pada tahun ini Kabupaten Cirebon telah mendapatkan penghargaan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Presiden RI dengan kategori pratama.
Kegiatan KB-Kes tersebut direncanakan akan dilakukan secara berkesinambungan. “Saya yakin dan percaya, dengan kebersamaan antara jajaran TNI, pemkab, pihak terkait dan seluruh lapisan masyarakat, maka program KB Kesehatan akan tercapai,” ujar Sekda Kabupaten Cirebon, H Rakhmat Sutrisno dalam Rakor Bakti TNI KB Kesehatan di Markas Kodim 0620, Sumber, Selasa (30/7).
Menurut Rakhmat, dalam menangani masalah kependudukan, khususnya menyangkut program KB-Kes akan mempunyai dampak dan membawa implikasi pada permasalahan ideologi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan. Sebagai institusi pertahanan dan keamanan, TNI dihadapkan pada permasalahan yang semakin kompleks.
Di satu sisi berperan sebagai stabilisator dan keamanan negara, tapi pada sisi lain, TNI yang lahir dari rakyat menginginkan adanya dinamika yang positif dan kondusif di masyarakat. “Salahsatu wujud bakti TNI dalam mendarma baktikannya kepada masyarakat adalah melalui kegiatan bakti TNI KB kesehatan terpadu,” kata Rakhmat.
Dijelaskan, saat ini di Kabupaten Cirebon masih terdapat sejumlah tantangan program kependudukan dan KB. Tantangan itu di antaranya angka kahiran total (total fertility rate) berdasarkan pendataan keluarga tahun 2015 yang masih tinggi sebesar 2,4.
“Artinya, rata-rata perempuan mempunyai anak selama masa reproduksinya sebanyak dua sampai tiga orang,” paparnya.
Selain itu, rata-rata usia perkawinan pertama perempuan di Kabupaten Cirebon masih berkisar di usia 18 dan 19 tahun. Seharusnya, bisa ditingkatkan paling tidak berusia 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki.
Tantangan lainnya, lanjut Sekda Rakhmat yaitu pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi yakni 0,57 pada tahun 2018 yang seharusnya dapat ditekan lebih rendah.
Dan yang dinilai masih menjadi tantangan berikutnya adalah jumlah peserta KB aktif yang didominasi oleh alat kontrasepsi non Metoda Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), yakni sekitar 80 persen. Angka tersebut seharusnya masih bisa ditekan menjadi 60 persen.
“Saya berharap kegiatan Bhakti TNI KB Kesehatan terpadu tahun 2019 yang strategis ini bisa tercapai,” harap dia seraya mengatakan, kegaiatan tersebut akan dilaksanakan selama enam bulan, sejak bulan Mei sampai Oktober 2019. (Islah)
