MUNDU, SC- Masih banyaknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang tidak dapat berkembang di desanya mendapat perhatian serius dari anggota Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, R Hasan Basori saat menghadiri Musrenbang Kecamatan Mundu, Rabu (12/2). Menurut Hasan, dalam anggaran yang diterima desa ada ranah pemberdayaan sektor ekonomi, mencakup BUMDes yang dikucurkan pihak desa.
BUMDes sendiri wajib kita dorong pasalnya, sebagai sektor dalam mencari potensi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) yang secara langsung dapat meningkatkan ekonomi skala desa.
Saat ini di Kabupaten Cirebon sendiri ada sekitar 28 desa yang belum mendirikan BUMDes. Sedangkan BUMDes yang sudah memberikan pemasukan PADes ada 30. Meskipun masih kecil, namun intinya ada progres yang positif dan menghasilkan.
Tidak berkembangnya BUMDes di semua desa banyak hal yang menjadi kendala yang kerap dialami. Terkadang masih banyak pemdes dalam mengalokasikan anggaran untuk BUMDes sangat kecil, umumnya lebih kepada sektor infrastruktur, meski itu bisa dimaklumi.
Selain itu, kendala yang mendasar karena ketidakpahaman SDM yang ada atau karena adanya intervensi yang cukup besar dari pihak desa. Karena banyak desa yang berpikir bahwa BUMDes ya milik desa. Artinya manajemen di dalam BUMDes pihak desa punya intervensi cukup tinggi.
“Berilah kesempatan yang maksimal dan kepercayaan kepada manajemen BUMDes agar mereka bisa mengurus. Pantau dan arahkan bila pihak BUMDes berjalan tidak sesuai,” ujar Hasan Basori.
“Atau pihak manajemen BUMDes tidak jeli dalam memilih jenis atau objek usahanya. Yang tidak sesuai dengan ranah desa, sehingga usaha mengalami kegagalan,” lanjutnya.
Dikatakan, dalam mewujudkan Perda Pendorong Ekonomi Kreatif, salahsatuanya adalah elemen ekonomi kreatif BUMDes. Pihaknya telah berkordinasi dengan dinas terkait dan akan mencoba membuat cluster untuk menginventarisir BUMDes yang sudah memberikan peningkatan sumber PADes, katagori sehat, atau yang sudah berkembang maupun yang belum berkembang.,
“Ketika BUMDes tersebut memang sudah sehat dan berkembang mungkin akan mencari pendanaan yang lain seperti dari perbankan atau program pemerintah pusat, mungkin juga usulan pendanaan tersebut sumber modalnya dari pusat atau kementrian, kita akan mendorongnya, biar bisa mengembangkan usah BUMDes itu sendiri,” paparnya.
Ke depan, Komisi I bisa saja mengumpulkan BUMDes dan akan melakukan survai, salah satunya untuk memetakan potensi yang ada di desa. Juga akan memberikan pembelajaran kepada manajemen BUMDes sebagai studi kelayakan akan bisnis yang akan mereka geluti, sehingga ke depan bisa memberikan peningakat PADes, itu target kami,” sambungnya. (Baim)
