SUMBER, SC- Proses verifikasi dan validasi (Verval) data masyarakat penerima bantuan yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jabar dinilai terlalu lama dan bertele-tele. Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Bambang Mujiarto menyayangkan lamanya proses tersebut. Karena hal itu ditengarai bisa menjadi persoalan tersendiri.
“Karena bagaiamanapun juga untuk validasi dan verifikasi itu butuh waktu yang lumayan lama. Makanya saya menyayangkan terhadap proses data yang begitu lama dari Pemprov Jabar, terlalu bertele-tele,” ujar Bambang Mujiarto usai meninjau kesiapan penyaluran bantuan sembako dari Pemprov Jabar di kantor Pos Sumber, Kabupaten Cirebon, Jumat (8/5/2020).
Menurut dia, bantuan yang sudah siap disalurkan oleh Pemprov Jabar pada bulan Mei ini baru mengcover Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saja. Itu berarti, jumlah masyarakat yang menerima bantuan hanya 445 ribu orang.
“Yang non DTKS-nya juga kan belum. Harusnya (bantuan diberikan) dari April juga,” kata Bambang.
Baca Juga: Jumlah Pemudik Capai 41.515 Orang, Bupati Cirebon Akui PSBB di Kabupaten Cirebon Kurang Personil
Padahal rencananya Pemprov Jabar akan memberikan bantuan sosial untuk 1,9 juta warga di seluruh Jabar. Dengan rincian, 1,6 juta penerima bantuan ditambah 20 persen cadangan masyarakat penerima bantuan. Sehingga, total bantuan berjumlah 1,9 juta orang.
“Dan kalau boleh jujur, DTKS ini kan bukan hanya untuk masyarakat terdampak covid-19. Karena datanya ini per Januari kemarin. Kecuali kalau non DTKS itu murni masyarakat miskin baru,” terang Bambang.
Oleh karenanya, dia meminta Pemprov Jabar untuk memperjelas definisi dari masyarakat terdampak Covid-19. Karena dari 47 juta jiwa warga Jabar, semuanya terdampak Covid-19. Hal itu penting dilakukan agar sasaran program Jaring Pengaman Sosial (JPS) ini betul-betul tepat sasaran. Dengan kata lain, data yang dipakai bukan hanya berdasarkan data-data lama yang hanya memenuhi kuota saja.
“Jadi definisi terdampak ini harus diperjelas, seperti apa yang terdampak itu,” tandas Bambang.
Lebih jauh Bambang menjelaskan, berdasarkan aspirasi yang masuk dari masyarakat di daerah lainnya di Jabar, keterlambatan waktu penyaluran bantuan ini memang banyak dikeluhkan. Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan unsur komiditi bantuan yang tidak sesuai, salah satunya adalah adanya telur yang busuk.
Namun berdasarkan tinjauannya di kantor Pos Sumber, Cirebon, dirinya melihat komposisi paket sembako yang akan disalurkan untuk masyarakat Kabupaten Cirebon sudah lengkap. Semua jenis sembako yang tersedia sudah sesuai dengan kuota perencanaan awal.
“Hanya saja persiapannya belum optimal. Kalau untuk persiapan dari pihak PT Pos sih sudah oke, kita apresiasi,” terang Bambang.
Politisi PDI Perjuangan itu hanya mengaku masih penasaran dengan jenis beras yang dianggarkan Pemprov dengan harga Rp 12.800 per kg. Dengan harga di atas rata-rata beras jenis lain pada umumnya, harusnya kualitas beras yang akan diterima masyarakat Kabupaten Cirebon lebih baik dari beras premium.
“Kita ingin tahu nih untuk perkembangan beras, karena harga beras yang dari Pemprov jabar itu dibanderol 12.800. Maka tentu kualitasnyapun harus baik, lebih dari premium. Sekarang saja harga beras itu sudah dibawah 10 ribu semua,” ungkapnya. (Islah)
