KOTA CIREBON, SC- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Cirebon berharap Pemerintah Kota Cirebon dalam hal ini Dinas Pendidikan, harus siap menjalani konsekuensi ketika pembelajaran jarak jauh (PJJ) tetap diterapkan. Pasalnya, tidak semua siswa memiliki smart phone dan kuota untuk mengikuti PJJ yang diterapkan akibat pandemi Covid-19 ini.
Demikian disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitria Pamungkaswati saat berbincang dengan Suara Cirebon di ruangan kerjanya, Rabu (26/8/2020).
“Tidak efektif yah PJJ ini, karena itu tadi tidak semua siswa atau orang tua memiliki HP (handphone) yang memadai dan kuota. Ya lebih baik belajar tatap muka saja,” ujar Fitria
Belajar tatap muka pun, lanjut dia, harus diatur dengan baik dan menyesuaikan protokol kesehatan Covid-19. Seperti pengaturan jadwal agar proses belajar dapat dilakukan secara bergantian. “Ya bisa bergantian, misal dalam satu kelas itu ada 30 siswa, itu bisa dibagi dua dengan pola pengajaran hanya tiga jam saja dalam satu hari,” jelasnya.
Atau, imbuh Fitria, bisa juga diatur jadwal siswa belajar tatap muka di sekolah per dua hari sekali. “Tapi kalau seperti itu sekolah harus mau capek. Setelah atau sebelum belajar tatap muka, harus segera disemprot disenfektan,” sambungnya.
BACA JUGA: Dewan Berikan Ruang Promosi UMKM
Menurut Fitria, penyemprotan disenfektan tidak hanya dilakukan di dalam kelas saja, melainkan seluruh lingkungan sekolah, seperti area bermain siswa atau halaman sekolah. “Protokol kesehatan harus tetap dilakukan, saya ini sebetulnya lebih setuju dengan cara mengajar tatap muka dibanding PJJ,” katanya.
Fitria mengaku, di masa pandemi Covid-19 ini Pemerintah Kota Cirebon sedang dilema, sebab penyebaran virus ini semakin meningkat. Akan tetapi, menurut dia, sistem PJJ ini harus diperhatikan. “Pemkot seharusnya jangan hanya bisa menuntut saja kepada siswa yah, tanpa memikirkan memberikan solusi untuk kuota, handphone. Karena PJJ ini tidak akan mungkin bisa maksimal kalau tidak seperti itu,” pungkasnya. (M Surya)
