PEMERINTAH Kabupaten Cirebon harus memutar akal terkait mangkraknya pembangunan GOR Watubelah. Harapan adanya bantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sepertinya sulit terealisasi. Pasalnya, semua anggaran yang ada saat ini lebih difokuskan untuk penanganan Covid-19. Bahkan ada kecenderungan proyek tersebut tidak lagi menjadi skala prioritas Pemprov Jabar. Hal itu dikemukakan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebon, Hermanto, saat dihubungi Suara Cirebon, Minggu (28/2/2021).
Menurut Hermanto, pernyataannya tersebut atas dasar pengakuan pihak Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Beppelitbangda) Kabupaten Cirebon. Kepada dirinya, pihak Beppelitbangda menuturkan, pembangunan GOR Watubelah atas inisiatif Pemprov Jabar saat menghadapi Pekan Olah Raga Nasional (PON) sekitar lima tahun lalu.
“Awalnya pembangunan GOR ini untuk tempat penyelenggaran PON. Pemkab hanya diminta menyediakan tempat dan anggaran pendampingnya saja. Untuk anggaran pembangunannya paling besar dari provinsi,” kata Hermanto.
Namun, lanjut Hermanto, dalam pelaksanaannya pekerjaan GOR Watubelah mengalami keterlambatan dan tidak bisa dipakai untuk PON. Sehingga, saat Gubernur berganti dari Ahmad Heryawan ke Ridwad Kamil (RK), pembangun GOR Watubelah bukan lagi menjadi skala prioritas Pemprov Jabar. Akhirnya, kata dia, Pemkab Cirebon menjadi kewalahan menyelesaikan sisa pembangunan yang nilainya masih ratusan miliar itu.
“Pemkab sekarang kebingungan. Kalau mau menyelesaikan sisa pembangunan, masih butuh dana lebih dari Rp500 miliar. Uang sebesar itu dari mana, anggaran di sini saja dipakai untuk skala prioritas lainnya,” ungkapnya.
Namun, lanjut dia, Bappelitbangda akan melakukan koordinasi dengan Pemrov Jabar, untuk mencari solusi bagaimana kelanjutan pembangunan GOR tersebut. Kalau melihat anggaran yang ada, kata dia, kecil kemungkinan Pemkab Cirebon akan bisa melanjutkan tanpa bantuan anggaran provinsi. Anggaran saat ini saja, Pemkab masih sangat kekurangan kerena banyak kebutuhan yang harus diprioritaskan.
“Kalau anggaran harus tersedot Rp500 miliar buat menyelesaikan pembangunan GOR, ya tidak etis. Mendingan buat prioritas yang lainnya. Tahu sendiri refocusing kemarin, banyak infrastruktur dan yang lainnya terbengkalai,” katanya.
Untuk itu, sambung dia, pihak eksekutif dan legislatif perlu mencari solusi terbaik, manakala Pemprov benar benar-benar angkat tangan tidak mau menurunkan anggaran lagi. Mencari pihak ke tiga, adalah salah satu solusi terakhir yang harus dilakukan Pemkab Cirebon. Terkait aturannya, kata dia, boleh atau tidak semua bisa dicari solusinya. Ini, untuk mencegah hilangnya uang negara yang nilainya ratusan miliar.
“Kita cari aturannya supaya kelanjutan pembangunan GOR bisa dipihakketigakan. Kalau dibiarkan bisa mangkrak. Ini uang negara yang harus diselamatkan. Nantinya GOR mau jadi apa kalau dihentikan. Yang malu ya Kabupaten Cirebon sendiri. Pasti jadi sorotan masyarakat,” tandasnya.
BACA JUGA: Hingga Akhir Februari, Baru Satu Dinas Ajukan Lelang
Sementara itu, Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon, Hendra Nirmala ketika dihubungi awak media, baik lewat telepon seluler maupun pesan WhatsApp, tidak merespon. Sedangkan pihak Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten, beberapa waktu lalu mengakui, masih perlu Rp500 miliar lebih untuk menyelesaikan pembangunan GOR. Namun, pengajuan sejak tahun 2019 sampai sekarang tidak di-acc Pemprov Jabar.
Sejauh ini, mulai dari tahun 2012 lalu biaya pembangunan proyek tersebut diketahui sudah menghabiskan anggaran sekitar Rp300 miliar. Namun, sejak tahun 2019 hingga saat ini, pembangunan proyek tersebut kembali terhenti. (Joni)
