KABUPATEN CIREBON, SC- Pansus II LKPJ Bupati Cirebon tahun 2020 menyorot penuh keberadaan panitia seleksi (Pansel) pengisian kekosongan direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirtajati, yang dinilai tidak ada keterbukaan peoses seleksi.
Hal itu mengemuka dalam rapat kerja Pansus II LKPJ Bupati Cirebon tahun 2020 yang digelar DPRD Kabupaten Cirebon bersama Bagian Perekoniomian Setda setempat, Rabu (14/4/2021).
Sekretaris Pansus II LKPJ, R Cakra Suseno SH menegaskan, pihaknya mengharapkan adanya keterbukaan terhadap jalannya proses seleksi tersebut. Menurut cakra, Pansus II menilai perjalanan proses seleksi direksi Perumda Air Minum (PDAM) Tirtajati itu cenderung tertutup. Terlebih, lanjut Cakra, ada isu kesengajaan yang diciptakan untuk meloloskan kandidat yang diduga merupakan orang penting Bupati Cirebon.
“Makanya kita ingin mengevaluasi, berkaitan dengan kinerja Pansel. Sudah sejauh mana progresnya,” kata Cakra, usai rapat kerja.
BACA JUGA: Mustofa Curiga “Ada Titipan” di Seleksi Jabatan Penting PDAM
Hasilnya, kata dia, diketahui Bagian Perekonomian sudah menunjuk auditor atau konsultan publik yang berbeda dengan Perumda Tirtajati. Hal itu, dilakukan untuk menyeimbangkan data.
“Termasuk arah kebijakan PDAM serta progres permasalahan-permasalahan di PDAM, supaya ada tenggang waktu yang jelas untuk menuntaskannya,” katanya.
Saat ini, lanjut dia, berkaitan dengan tahapan pengisian jabatan direksi PDAM Tirtajati, Bagian Perekonomian sedang menelaah. Meminta kepada Pansus II agar diberikan waktu lebih.
“Mereka menjanjikan ke Pansus, memberikan data pembanding berkaitan dengan kinerja. Mengingat saat ini, masih dalam proses telaah akuntan publik,” ucapnya.
Menurut Cakra, ada hal yang berbeda pada penyelenggaraan seleksi tahun ini. Dimana di tahun sebelumnya yang menyediakan akuntannya dari PDAM. Namun di tahun sekarang, Bagian Perekonomian sendiri yang menunjuk salah satu akuntan publik.
“Kami menunggu proses. Kita berikan waktu kepada mereka. Kita tergetkan evaluasi itu selesai satu minggu,” tegasnya.
BACA JUGA: Komisi II Minta Calon Jajaran Direksi PDAM Dites
Terlebih, pihaknya ingin melihat progres dari akuntan publik yang telah ditunjuk Bagian Perekonomian. “Jadi, satu minggu kedepan itu, kita akan tau jawabannya seperti apa,” katanya.
Selain evaluasi pansel, Perusahaan Perdagangan dan Jasa (PPJ) pun menjadi pembahasan. Pasalnya, saat ini belum ada kontribusinya ke daerah. Padahal, dari tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki, harusnya memberikan sumbangsih bagi daerah.
“Kita berharap dari 3 BUMD yang kita miliki, yakni BPR, Perumda Tirtajati dan PPJ. Kita ingin ketiga BUMD itu bisa memaksimalkan fungsi dan perannya untuk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kita,” pungkasnya. (Joni)
