KABUPATEN CIREBON, SC- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon ingin memastikan penentuan sosok pejabat yang akan menempati jabatan kepala dinas dan jabatan lain setingkat eselon II di tujuh satuan kerja perangkat dinas (SKPD) yang kosong dilakukan melalui proses lelang jabatan atau open bidding yang digelar secara transparan.
Bupati Cirebon, H Imron, MAg mengatakan, open bidding dilakukan secara terbuka. Siapa pun bisa mendaftarkan diri asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
“Proses seleksi ini dilakukan secara transparan, tanpa intervensi dengan mengedepankan ketentuan undang-undang yang berlaku. Tidak ada lagi sistem yang bermain di belakang layar yang menentukan suatu jabatan. Kami serahkan sepenuhnya kepada panitia atau timsel,” kata Imron saat membuka seleksi open bidding untuk Eselon II secara virtual di ruang rapat Bupati kantor Setda, Selasa (23/11/2021).
Sebagai bukti transparansi, lanjut Bupati, Pemkab Cirebon meminta pendampingan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dalam pelaksanaan open bidding tersebut. Nantinya, imbuh Imron, KPK akan melakukan pengawasan dan memantau jalannya proses open bidding tersebut.
“Kami berharap dengan adanya pendampingan dari KPK, pelaksanaan open bidding bisa berjalan dengan lancar serta dapat menghasilkan orang-orang yang lebih baik dan mampu untuk bekerja demi kemajuan Kabupaten Cirebon,” ucap Imron.
Kepada para peserta yang nantinya lolos dalam seleksi, ia berharap agar mampu berinovasi dan menjalankan tugas serta bisa membawa perubahan untuk Kabupaten Cirebon.
Sementara itu, perwakilan dari KPK RI, Linda, mengatakan, Kabupaten Cirebon memang menjadi salah satu daerah yang mendapatkan pendampingan dari KPK. Sebab, pada tahun 2018 di Kabupaten Cirebon pernah terjadi tindak pidana korupsi kasus jual beli jabatan.
“Saya berharap tahun 2018 kemarin jangan terulang kembali. Ini upaya kita dalam pencegahan tindak pidana korupsi,” kata Linda.
Ia menjelaskan, saat ini KPK sedang menyoroti beberapa bidang yang rentan terjadinya tindak pidana korupsi di dalam pemerintahan baik kota maupun kabupaten. Pihaknya terus berupaya melakukan pencegahaan tindak pidana korupsi, salah satunya pada bidang yang rentan terjadinya korupsi yakni bidang penganggaran APBD, pengadaan barang jasa, perizinan, manajemen ASN, manajemen pajak dan tata kelola keuangan desa dan lainnya.
Sebelumnya, seluruh peserta yang sudah dinyatakan lulus administrasi sudah mengikuti test tahap pertama yakni tes.Computer Assisted Test (CAT) dan penulisan makalah. Setelah itu, para peserta akan mengikuti tes lanjutan, yakni test psikologi.
Kepala BKPSDM Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai menjelaskan, setelah mendapat pengarahan dari Bupati Cirebon dan Korsupgah KPK, para peserta akan menjalani test kompetensi. Dimana, dari hasil tersebut nantinya akan disaring tiga besar untuk semua jabatan yang di open biddingkan.
Menurut Hilmi, mekanisme pelaksanaan open bidding yang saat ini dilaksanakan sudah sesuai dengan ketentuan dan sudah mendapat restu dari KASN.
“Tahapannya sudah dimulai dan terus berproses sampai akhirnya mencapai tiga besar. Yang mengikuti seleksi adalah mereka yang sudah dinyatakan lolos persyaratan administrasi,” ujar Hilmi.
Ia menerangkan, peserta yang mengikuti open bidding di Kabupaten Cirebon seluruhnya diikuti oleh peserta yang berasal dari Pemkab Cirebon atau tanpa peserta yang berasal dari luar Cirebon dengan jumlah 29 peserta.
“Total ada 29 peserta untuk 7 posisi jabatan yang di open biddingkan. Proses ini untuk menuju tiga besar,” paparnya.
Jika sudah sampai ketahap tiga besar, selanjutnya nama-nama peserta akan diserahkan ke Bupati Cirebon untuk dipilih kandidat yang sesuai dengan kebutuhan Bupati Cirebon.
Dalam open bidding kali ini, 29 peserta itu terdiri dari Denny Nugraha SP MKM, dr Hj Dewi Damayanti MKM, dr Edi Susanto MM, dr Neneng Hasanah MM yang akan bersaing untuk jabatan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon.
Sedangkan nama-nama seperti Drs Hafidz Iswahyudi MSi, Iman Supriadi SSos MSi, Dr H Mashuri, MPd, Novi Hendrianto SSTP MSi, Teguh Supriyadi SSos, Drs Yadi Wikarsa MSi akan bersaing untuk mendapatkan jabatan Kepala Kependudukan dan Catatan Sipil.
Sementara jabatan lain yang juga diopen biddingkan yakni Kepala Diskominfo. Jabatan tersebut diperebutkan oleh Edi Prayitno SIP, Fifi Erniti SSos, H Muklas SSos MSi, Nanan Abdul Manan SSTP MSi, Sujatmoko SP MP.
Untuk jabatan Kepala DPPKP, diperebutkan oleh Ir H Adil Prayitno MT, Dangi, S.Si.,MT.,M.Sc, dan Uus Sudrajat ST.
BACA JUGA: Sekda Kabupaten Cirebon Minta e-Warung Harus Berikan yang Terbaik
Kemudian jabatan lainnya yang juga hanya diikuti oleh tiga peserta adalah Kepala Pelaksana BPBD, dimana jabatan tersebut diperebutkan oleh Dr Alex Suheriyawan SH MPdi, Sri Darmanto S.Sos.,MPSSp dan Dadang Raiman SPd MPd.
Sedangkan jabatan yang paling banyak pesertanya adalah Staf Ahli Bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan. Dimana, jabatan tersebut diperebutkan oleh 8 orang yakni Kusdiyono, Agung Gumilang SS MSi, dr Asep Firmansjah MH, Bambang Sudaryanto SH MH, Drs H Dedi Susilo MM, Drs R Chaidir Susilaningrat, Sucherman SSos MM dan H Sucipto MM. Selanjutnya adalah jabatan Direktur RSUD Waled yang diperebutkan oleh Dr Dwi Sudarni MM, Deni Wirhana Surjono SpOG, dr Mohammad Thoyib MARS dan dr Mohammad Luthfi Sp PD. (Islah)
