JAKARTA, SC- Ratusan kuwu yang merupakan anggota Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) bersama ribuan anggota Asosiasi Perangkat Desa Indonesia (APDESI) menggelar aksi demonstrasi di kawasan Monas dan Patung Kuda, depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (16/12/2021).
Mereka menuntut Presiden Joko Widodo merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2022. Apdesi menilai, ketentuan Pasal 5 ayat (4) Perpres No 104/2021 itu telah memangkas dan mengintervensi kewenangan desa dalam penggunaan anggaran dana desa (DD).
Secara bergantian sejumlah kepala desa (kuwu) melakukan orasi yang bernada kecewa atas terbitnya Perpres 104/2021 tersebut.
“Kita datang dari seluruh penjuru Indonesia, kami punya janji kepada masyarakat untuk melakukan pembangunan desa. Kalau PP tidak direvisi, dan maka kita akan ditagih janji oleh masyarakat kami tuntut untuk revisi. Kita tidak akan pulang sebelum Perpres 104 Tahun 2021 direvisi,” ujar salah satu orator.
Meski telah yang melakukan orasi dan meminta bertemu dengan Presiden Joko Widodo untuk menyampaikan langsung maksud kedatangan mereka ke Istana Negara, namun, harapan massa Apdesi itu tidak terlaksana.
Kabarnya, sebanyak 10 orang perwakilan dari massa aksi sempat diundang masuk ke Istana untuk melakukan audiensi.
Tak puas berdemo di depan Istana Negara, massa Apdesi lalu bergeser ke gedung DPR/MPR di Senayan Jakarta. Massa memenuhi kawasan Jalan Gatot Soebroto di depan gedung DPR.
Namun, massa kembali kecewa karena tidak ada satu pun anggota DPR RI yang menemui dan menerima aspirasi mereka.
“Hasile mengecewakan .. tidak ada yg menemui baik dari istana… maupun dpr mpr.. artiya kami kecewa hanya dijadikan Tontonan.. dengan itu kami pulang dan menunggu sampai ahir desember. jika tidak ada kejelasan demo besar besaran seluruh desa se indonesia. dan kami sepakat desa seluruh indonesa.. menolak dd . Menolak bayar pajak.. biar,” ungkap salah seorang dalam pesan WhatsApp-nya kepada Suara Cirebon, Kamis (16/12/2021) petang.
Senada, Ketua Umum DPP Apdesi, Surta Wijaya mengaku kecewa atas tanggapan pihak Istana dan DPR yang tidak mau menemui mereka. Pihaknya mengancam tidak akan mencairkan dana desa (DD). Sikap tersebut adalah buntut kekecewaan Apdesi yang gagal audiensi dengan DPR.
“Tidak perlu dicairkan, biarkan saja. Artinya satu, sepakat tidak ada lagi dana desa dari pusat. Tidak ada lagi yang perlu kita jalankan,” kata Surta Wijaya.
Surta Wijaya mengaku kecewa karena tak ada perwakilan dari DPR yang menerima pihaknya untuk audiensi.
“Kita rasakan hari ini sangat ironis, surat kita sudah masuk, bahkan dari intel pun menyatakan kita udah siap akan diterima. Kenyataannya satu pun tidak berani bertemu kita,” ucap Surta Wijaya.
Surta Wijaya mengancam akan mengerahkan lebih banyak massa Apdesi lagi hingga tuntutannya dipenuhi. “Kita tunggu sampai Desember. Nanti kita datang lagi dengan massa yang lebih banyak,” ucap dia.
BACA JUGA: Hari Ini, FKKC Kepung Istana Negara
Sebelumnya, Ketua FKKC Kabupaten Cirebon Muali mengaku kecewa dengan terbitnya Peraturan Presiden No 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara Tahun Anggaran 2022 yang telah memangkas kewenangan desa.
“Dalam Perpres itu disebutkan bahwa Dana Desa ditentukan penggunaannya untuk program perlindungan sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) desa paling sedikit 40 persen dan dukungan pendanaan penanganan Covid-19 paling sedikit 8 persen,” kata Muali kepada Suara Cirebon, Rabu (15/12/2021).
Muali mengatakan, Peraturan Presiden No 104 tahun 2021 yang sudah ditetapkan itu ada nuansa mengebiri dan menzalimi kewenangan desa. (Red/SC)
