SUARA CIREBON – Angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon turun, tapi data di pusat belum berubah.
Jumlah rumah tidak layak huni (Rutilahu) di Kabupaten Cirebon tercatat masih berada di angka puluhan ribu. Pemkab Cirebon sendiri, setiap tahunnya mengalokasikan anggaran untuk perbaikan Rutilahu tersebut meskipun nilai anggarannya masih minim.
Bupati Cirebon, H Imron, MAg menyampaikan, tahun 2023 ini pihaknya menganggarkan untuk perbaikan Rutilahu hanya senilai 700 rumah. Anggaran tersebut, sama dengan tahun sebelumnya.
“Seperti tahun kemarin, kita sudah perbaiki 700 Rutilahu,” ujar Imron, Kamis, 28 Desember 2023.
Keterbatasan anggaran tersebut, menyebabkan jumlah Rutilahu yang diperbaiki Pemkab Cirebon masih jauh dari jumlah Rutilahu yang ada di Kabupaten Cirebon.
Berdasarkan data yang diusulkan oleh Pemerintah Desa (Pemdes), jumlah Rutilahu di Kabupaten Cirebon diketahui mencapai 10.000 rumah.
Diakui Imron, alokasi anggaran untuk perbaikan 700 Rutilahu setiap tahunnya, masih jauh dari total Rutilahu yang perlu dilakukan perbaikan, dimana jumlahnya mencapai 10000 rumah.
Sejauh ini, pihaknya berupaya untuk menambah jumlah rumah yang diperbaiki untuk setiap tahunnya. Salah satunya ialah dengan menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Cirebon.
Ia mengatakan, Pemkab Cirebon bersama Baznas telah rutin membantu melakukan perbaikan Rutilahu melalui program khusus yang digelar setiap bulan.
“Kami menggandeng Baznas Kabupaten Cirebon untuk terlibat dalam program sosial kemasyarakatan, salah satunya adalah Rutilahu,” kata Imron.
Melalui program khusus tersebut, puluhan hingga belasan Rutilahu milik warga di wilayah Kabupaten Cirebon telah selesai diperbaiki. Sehingga, hal tersebut dapat menyumbang penurunan jumlah Rutilahu di Kabupaten Cirebon yang berdampak pada penurunan angka kemiskinan.
Menurut Imron, tahun ini angka kemiskinan di Kabupaten Cirebon menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Namun ia tidak membantah ketika disinggung terkait data yang menyebutkan Kabupaten Cirebon sebagai salah satu Kabupaten dengan angka kemiskinan tinggi.
Pasalnya, kata Imron, data yang menunjukkan angka kemiskinan tersebut masih belum diperbaiki. “Sebenarnya (kemiskinan, red) di kita itu turun. Jadi data kemiskinannya memang perlu diperbaiki,” tutur Imron.
Ia menerangkan, penurunan angka kemiskinan tersebut diketahui dari desa-desa di Kabupaten Cirebon yang melaporkan data penurunan angka kemiskinan. Hanya saja, data angka kemiskinan Kabupaten Cirebon yang tercatat di Pemerintah Pusat masih belum berubah.
“Ya karena itu tadi, Kabupaten Cirebon disebut miskin. Padahal angka kemiskinan turun,” paparnya.
Karena itu, dirinya mengintruksikan Kepada kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon untuk memperbaiki data kemiskinan tersebut.
“Karena data dari pusat tidak ada perubahan maka saya menginstruksikan Kepala Dinsos bahwa itu harus diperbaiki,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga melakukan upaya lain dengan memberikan arahan dan bimbingan kepada setiap Kecamatan dan Kuwu di Kabupaten Cirebon.
“Jadi, memang harus diperbaiki dulu datanya untuk kita melangkah ke program kedepan,” ungkapnya.***
