SUARA CIREBON – Di depan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Cirebon, Enny Suhaeni mengatakan mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 miliar. Anggaran sebesar itu untuk pembelian pulsa bagi tim pendamping keluarga.
“Se-Kabupaten Cirebon jumlahnya ada sebanyak 5.247 pendamping keluarga. Selama 10 bulan, mereka mendapatkan bantuan pembelian pulsa, untuk menunjang tugas-tugas mereka,” ujar Enny saat melakukan ekspos bersama DPRD Kabupaten Cirebon, Selasa, 29 Oktober 2024.
Dikatakan Enny, alokasi pulsa dan kuota internet ini penting untuk menunjang para pendamping dalam mendampingi kelompok sasaran. Seperti ibu hamil, calon pengantin, ibu bersalin, anak balita, serta keluarga yang berisiko stunting.
“Pendampingan ini memerlukan komunikasi yang intensif, dan itulah mengapa kebutuhan pulsa sangat diperlukan. DPPKBP3A tidak secara langsung menyalurkan uang kepada para pendamping, namun dengan bekerjasama dengan penyedia layanan telekomunikasi,” katanya.
Setiap bulan, dikatakan Enny, provider komunikasi setiap bulannya menginjeksi kuota kepada masing – masing pendamping secara otomatis. Pihaknya juga mengaku sudah mendata jenis kartu yang digunakan oleh pendamping di awal tahun.
“Ini memudahkan distribusi kuota agar bisa langsung diakses oleh mereka yang bertugas di lapangan. Tim pendamping ini juga memiliki peran strategis dalam memberikan edukasi terkait keluarga berencana dan gizi untuk pencegahan stunting,” jelasnya.
Pendamping ini menurut Enny, juga membantu masyarakat dalam memilih metode kontrasepsi jangka panjang, seperti IUD, implan, dan metode operasi wanita (MOW). Sebetulnya untuk pembelian pulsa itu, nilainya tidak mencapai Rp10 miliar, itu sudah dengan kegiatan lainnya.
“Alokasi pembelian pulsa setiap bulannya hanya Rp100 ribu. Jadi hitung saja, 5.247×100 ribu x 10 bulan. Ketemunya diangka Rp5,2 miliar. Tahun ini, kita alokasikan hanya 10 bulan, karena dua bulan pertama digunakan untuk persiapan seperti pelatihan pendamping dan penyusunan data,” lanjutnya.
Enny menegaskan bahwa meski dana yang disalurkan untuk pulsa mencapai miliaran rupiah, penggunaannya tetap diawasi dengan ketat oleh Inspektorat untuk memastikan pelaksanaan yang transparan dan akuntabel.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
