SUARA CIREBON – Jelang akhir tahun 2024, penyerapan anggaran di beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon masih rendah.
Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengakui, rendahnya serapan anggaran di beberapa OPD dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemkab Cirebon.
Salah satu SKPD yang saat ini penyerapan anggarannya terbilang rendah seperti Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DKPP).
Berita Terkait
Menurut Wahyu, rendahnya serapan anggaran di DKPP tersebut, sudah dibahas secara serius saat rapat pimpinan (rapim), beberapa hari lalu.
“Terkait masih rendahnya penyerapan anggaran kami akan terus memantau perkembangan, baik di DPKPP maupun di BKAD,” ujar Wahyu, usai menghadiri rapat paripurna DPRD, Rabu, 18 Desember 2024.
Wahyu menegaskan, akan terus memantau perkembangan penyerapan di masing-masing OPD dan SKPD. Pihaknya optimis penyerapan anggaran dapat maksimal hingga akhir tahun mendatang. Penyerapan anggaran yang masih belum maksimal itu, beberapa di antaranya karena hal teknis.
“Kendala teknis itu berpengaruh kepada penyerapan anggaran pada dinas itu sendiri. Misalnya, di DKPP proses pencairan untuk proyek kawasan kumuh sampai sekarang masih terkendala. Begitupun beberapa proses pencairan proyek jalan dan jembatan di DPUTR yang masih terkendala,” katanya.
Termasuk, menurut Wahyu, proses pencairan proyek Pasar Palimanan yang sampai saat ini masih belum selesai. Padahal, proyek revitalisasi Pasar Palimanan masuk dalam proyek strategis dengan nilai anggaran mencapai Rp15 miliar.
“Jadi ketika di satu SKPD ada kendala pencairan, ya berpengaruh pada proses penyerapan anggaran pada dinas itu sendiri,” tegasnya.
Pihaknya berharap proyek revitalisasi Pasar Palimanan dengan anggaran sebesar Rp15 miliar, bisa selesai tepat waktu. Hal itu karena dirinya mendapat laporan, bahwa progresnya hampir rampung.
“Kalau pun tidak selesai, kemungkinan bisa ada opsi perpanjangan waktu. Tapi kalau dari laporan sih katanya bisa selesai tepat waktu,” ujarnya.
Wahyu mengaku telah memperketat pengawasan dan terus mengevaluasi kinerja setiap SKPD yang masih memiliki hambatan dalam penyerapan anggaran.
“Kami harus memastikan tidak ada anggaran yang sia-sia, dan seluruh proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana,” katanya.
Ia mengajak dengan sisa waktu yang ada, SKPD dapat meningkatkan realisasi penyerapan anggaran secara optimal.
“Maka dari itu, pemerintah daerah, DPRD dan juga masyarakat, mari kita awasi sama-sama, supaya bisa selesai tepat waktu,” tandasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
