SUARA CIREBON – Sampah liar di sejumlah titik di wilayah Kecamatan Kaliwedi bakal segera dibersihkan. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon segera menjadwalkan pengangkutan sampah-sampah liar setelah surat permohonan pengangkutan sampah liar masuk ke DLH.
Hal tersebut diketahui dari hasil koordinasi Camat Kaliwedi, Hardomo, dan Ketua FKKC Kecamatan Kaliwedi, Iswadi, dengan Sekretaris DLH, Fitroh Suharyono di kantor DLH setempat, Rabu, 5 Februari 2025.
Menurut Hardomo, koordinasi yang dilakukan dirinya bersama ketua FKKC Kecamatan Kaliwedi yang merupakan perwakilan dari para kuwu di kecamatan setempat ini merupakan tindaklanjut dari upaya penanganan sampah liar di wilayahnya.
Dimana, sebelumnya ia juga aktif mendorong dan memfasilitasi para kuwu untuk berkoordinasi dengan DLH dalam penanganan sampah liar tersebut. Fasilitasi tersebut kembali dilakukan untuk memastikan sampah liar di sejumlah titik dapat segera diangkut.
“Dengan turunnya DLH nanti, wilayah Kecamatan Kaliwedi bersih dari sampah liar,” ujar Hardomo.
Menurutnya, hasil koordinasi dengan DLH juga disepakati penanganan sampah ke depan untuk semua desa di wilayah Kecamatan Kaliwedi. Desa-desa di Kecamatan Kaliwedi bakal mendapatkan prioritas pengangkutan sampah dari DLH. Terlebih bagi desa-desa yang penanganan sampahnya belum optimal.
“Kalau Kecamatan Kaliwedi butuh truk amrol diberi prioritas oleh DLH, tapi tetap harus mengeluarkan biaya retribusi. Untuk desa yang belum mampu kelola sampah, juga akan diberi prioritas,” kata Hardomo.
Karena sejauh ini, dari sembilan desa yang ada di wilayah Kecamatan Kaliwedi, belum ada satupun desa yang menjalin kerja sama dengan DLH. Selain terus mendorong dan memfasilitasi para kuwu dengan DLH, Camat juga mengaku akan lebih intens lagi mengedukasi masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan.
Di tempat yang sama, Sekretaris DLH Kabupaten Cirebon, Fitroh Suharyono, menyatakan kesiapan pihaknya untuk membantu mengangkut sampah di wilayah kecamatan tersebut.
“Minta dibantu, ya kami siap membantu. Nanti akan dijadwalkan setelah surat pengajuan masuk. Kami siap mendukung wilayah Kecamatan Kaliwedi bersih dari sampah liar,” ujar Fitroh.
Sebelumnya, keberadaan sampah liar di pinggir jalan raya Ki Gesang Kaliwedi, tepatnya di wilayah Desa Prajawinangun Kulon, Kecamatan Kaliwedi kian menggunung dari hari ke hari.
Sampah tersebut diduga sengaja dibuang oleh warga dari berbagai desa akibat penanganan sampah di tingkat desa yang masih setengah hati.
Kuwu Desa Prajawinangun Kulon, Iswadi, saat dihubungi Suara Cirebon memastikan sampah liar tersebut bukan berasal dari warganya. Ia mengatakan, sampah liar tersebut berasal dari warga dari desa-desa lainnya yang sudah berlangsung lama.
Menurut Iswadi, penanganan sampah di desanya sudah dilakukan oleh petugas khusus yang setiap hari melakukan pengangkutan dari semua rumah warga Desa Prajawinangun Kulon. Sampah-sampah tersebut kemudian dikirim ke tempat pembuangan sampah (TPS) di Gegesik.
“Kami sudah bekerja sama dengan TPS Gegesik, biaya yang harus dibayar sesuai kesepakatan adalah Rp 1,5 juta per bulan,” ujar Iswadi, Selasa, 4 Februari 2025.
Ia menjelaskan, keberadaan sampah liar tersebut sudah ia sampaikan dalam Musrenbang Kecamatan pada Januari kemarin. Para peserta Musrenbang pun menyepakati penanganan sampah liar segera dilakukan. Pasalnya, posisi gunungan sampah tersebut berada di pinggir jalan yang menjadi satu-satunya akses menuju kantor Kecamatan Kaliwedi.
“Semua sudah sepakat, tapi sampai sekarang belum juga dilaksanakan,” kata Iswadi. Selain itu, Iswadi juga mengaku sudah melaporkan keberadaan sampah liar tersebut kepada pihak BBWS. Hal itu ia lakukan lantaran posisi tumpukan sampah berada di pinggir sungai irigasi yang sepenuhnya menjadi kewenangan di BBWS.
“Saya sudah telepon pihak BBWS soal sampah liar itu, tapi pihak BBWS mengaku tidak melihat ada sampah liar di pinggir sungai tersebut,” paparnya.
Iswadi juga menyinggung truk angkutan sampah yang sebenarnya sudah dimiliki oleh Kecamatan Kaliwedi. Sayangnya, keberadaan truk sampah tersebut belum dapat dimanfaatkan karena sampai saat ini masih disimpan di kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon.
Selain itu, biaya yang harus dikeluarkan untuk operasional kendaraan dan perawatan sesuai kesepakatan dengan pihak DLH dinilai cukup tinggi, yakni mencapai Rp 100 juta per tahun. Sehingga tak sedikit dari para kuwu di Kecamatan Kaliwedi yang merasa keberatan.
“Kecamatan Kaliwedi itu sebenarnya sudah mempunyai satu unit truk sampah. Anggaran pengadaan truk tersebut berasal dari dana PIK,” paparnya.
Camat Kaliwedi, Hardomo, membenarkan, bahwa Kecamatan Kaliwedi memiliki satu unit truk pengangkut sampah. Anggaran pengadaan truk sampah tersebut berasal dari dana pagu indikatif kewilayahan (PIK) tahun 2023.
Menurut Hardomo, harga satu unit truk plus satu unit kontainer sampah nilainya sebesar Rp 600 juta. Ia mengatakan, pengadaan truk sampah itu merupakan upaya pihak kecamatan dalam memfasilitasi pihak desa dengan pihak DLH dalam penanganan sampah liar.
Ia mengakui, truk sampah tersebut dititipkan ke DLH sampai batas waktu yang belum ditentukan. Pasalnya, sejauh ini belum ada kesiapan dari masing-masing desa terkait biaya operasional dan biaya perawatan rutin kendaraan tersebut.
“Karena kita enggak punya operator, biaya perawatan dan tempat juga tidak ada, makanya kami titipkan di DLH. Tinggal silahkan para kuwu bekerja sama dengan DLH, yang jelas kita sudah memfasilitasi,” ujar Hardomo.
Disinggung soal biaya operasional dan perawatan kendaraan yang ditetapkan DLH senilai Rp 100 juta per tahun, Hardomo menyebut angka tersebut dinilai masih ringan untuk ditanggung oleh sembilan kuwu di Kecamatan Kaliwedi.
Namun karena tidak ada keseriusan dari para kuwu, maka hal itu seperti menjadi beban besar. “Titik sampah liar di wilayah Kecamatan Kaliwedi ini banyak,” ungkapnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
