SUARA CIREBON – Sekolah Rakyat (SR) di Kota Cirebon resmi memulai kegiatan berbarengan dengan hari pertama tahun ajaran baru 2025/2026, Senin, 14 Juli 2025.
Sekretaris Daerah (sekda) Kota Cirebon, H Agus Mulyadi mengatakan, sekolah yang dikhususkan bagi anak-anak dari masyarakat kurang mampu ini menampung 100 orang murid yang dibagi dalam dua rombongan belajar (rombel) untuk tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).
Sebagai sekolah terintergasi, lanjut Sekda Agus, para murid di Sekolah Rakyat Kota Cirebon diwajibkan tinggal di asrama. Segala fasilitas dari mulai pakaian, buku pelajaran, makan dan sarana lainnya disediakan gratis oleh negara.
Agus mengatakan, Kota Cirebon terpilih menjadi salah satu daerah percontohan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, bersama 65 kabupaten/kota lain se-Indonesia.
“Secara khusus kita di Kota Cirebon menjadi salah satu dari 65 tempat di Indonesia yang jadi percontohan untuk pelaksanaan Sekolah Rakyat,” kata Agus Mulyadi, usai meninjau langsung hari pertama Sekolah Rakyat di kompleks SMPN 18, Jalan Pronggol, Lemahwungkuk.
Pihaknya terus melakukan monitoring dan evaluasi persiapan Sekolah Rakyat tersebut. Menurut Agus, ada beberapa yang sudah disiapkan Kementerian Sosial baik tenaga pendidikan dan juga sarana prasarana Sekolah Rakyat yang digagas Presiden Prabowo.
“Mudah-mudahan sambil berangsur itu bisa kita monitor untuk bisa diselesaikan, karena tadi dari Kementerian Sosial juga sudah ada peralatan mandi, untuk seragam masih diproses,” katanya.
Saat ini Sekolah Rakyat di Kota Cirebon baru memiliki dua tingkatan yakni SD dan SMP dengan masing-masing mendapatkan dua rombel.
“Hari ini (kemarin, red) anak-anak baik yang SD maupun SMP sudah mulai masuk Sekolah Rakyat. Diawali pemeriksaan kesehatan, besok (hari ini, red) tes kebugaran karena perlu memetakan karakteristik anak yang memang dari berbagai lapisan. Nanti feedback-nya akan disampaikan kepada kepala sekolah. Mana anak yang butuh perhatian khusus mana, yang memang berkelakuan umum itu yang menjadi bagian catatan yang nanti akan dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan,” katanya.
Terkait sarana dan prasarana yang belum terpenuhi, Agus memastikan tengah diproses pihak terkait. Menurutnya, beberapa di antara sudah tersedia di antaranya tidur dan lemari.
“Masih ada koreksi yang perlu dilakukan seperti pemisahan antara laki-laki dan perempuan masih terlalu dekat dan tidak ada batasnya. Sama kamar mandi, masih terbatas. Tiga kamar mandi putri, tiga kamar mandi putra, padahal putri ada 37 dan putra ada 63,” ujarnya.
“Sambil proses ini berjalan kami sudah sampaikan, kalau memang ada perlu kita dukung bantu fasilitasi selain laporan ke Kemensos mungkin melalui Dinsos kita bisa fasilitasi pelaksanaannya,” tambahnya.
Agus menegaskan, Pemkot Cirebon memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sekolah Rakyat yang pada tahap awal ini ada banyak kekurangan.
“Tapi komitmen pemerintah pusat instruksinya jalan saja dulu. Kekurangan sambil bertahap,” kata Agus.
Sekolah Rakyat ini menerapkan sistem boarding school (berasrama) dengan total 100 siswa, terdiri dari 63 laki-laki dan 37 perempuan.
Sementara itu Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi I Cirebon, Khaerunisa menjelaskan sebanyak 13 tenaga pengajar termasuk satu guru PAI telah siap bertugas di sekolah itu.
“Untuk tenaga pendukung, kami memiliki staf tata usaha, bendahara, operator, juru masak, dan petugas kebersihan,” kata Khaerunisa.
Khaerunisa menambahkan, sistem pembelajaran di Sekolah Rakyat menerapkan Kurikulum Multi Entry–Multi Exit (MEME), yang memungkinkan siswa masuk dan keluar sesuai capaian kompetensinya, bukan berdasarkan tahun ajaran.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
