SUARA CIREBON – Kabupaten Cirebon bakal menjadi tuan rumah kegiatan Temu Inklusi 2025. Kegiatan tersebut rencananya digelar pada 2-4 September 2025 di Desa Durajaya, Kecamatan Greged, Kabupaten Cirebon.
Acara komunitas difabel ini akan diikuti sekitar 300 difabel dari 20 provinsi di Indonesia seperti Aceh, NTT, Maluku dan provinsi lainnya.
Para peserta akan tinggal bersama warga setempat, menciptakan suasana kebersamaan dan memperkuat semangat inklusi sosial.
Kegiatan dua tahunan yang telah memasuki edisi keenam ini juga bakal menjadi moment difabel Indonesia melalui Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel Indonesia (SIGAB) dalam menyoroti sejumlah pekerjaan rumah yang belum tuntas dalam pemenuhan hak-hak difabel di Indonesia, salah satunya terkait jaminan perlindungan sosial.
Di mana, hingga kini banyak penyandang disabilitas belum mendapatkan akses ke BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan.
Ketua Panitia Temu Inklusi ke-6, Samsudin, mengatakan, para difabel harus mengeluarkan energi ekstra untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Karenanya, akses terhadap jaminan sosial menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi keluarga difabel tidak mampu dan belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
“Jadi, sudah seharusnya difabel masuk dalam jaminan perlindungan kesehatan dan sosial,” ujar Samsudin dalam acara Media Pitching Temu Inklusi ke-6 untuk jurnalis di Cirebon, di Aula Diskominfo, Rabu, 20 Agustus 2025.
Meski ada kemajuan, menurut dia, kelompok difabel menilai masih banyak hambatan yang harus disingkap. Di antaranya, terbatasnya keterlibatan dalam Musrenbang, minimnya akses pendidikan, pekerjaan, layanan publik, hingga partisipasi politik.
Difabel bahkan jarang dilibatkan dalam perencanaan pembangunan di tingkat nasional. Ketersediaan fasilitas publik yang ramah difabel juga dinilai masih formalitas semata, tanpa benar-benar menjawab kebutuhan.
Perubahan baru terasa setelah aksi nasional yang mendorong keterlibatan disabilitas dalam proses penilaian pembangunan daerah maupun pusat. Kendati demikian, forum ini telah menorehkan capaian penting, salah satunya konsep Desa Inklusif yang kini berhasil diimplementasikan di lebih dari 157 desa di 10 kabupaten dan 5 provinsi.
Di Kabupaten Cirebon, saat ini sudah ada enam desa inklusi yang tersebar di dua kecamatan, yakni Kecamatan Greged dan Kecamatan Lemahabang.
Menurut Samsudin, tema yang diusung tahun ini menegaskan bahwa inklusi bukan sekadar tujuan, melainkan proses berkelanjutan yang melibatkan seluruh elemen bangsa.
“Kami menargetkan acara ini akan dihadiri peserta dari 32 provinsi,” paparnya.
Ia menilai, tahun 2025 ini sebagai momentum krusial menuju Indonesia Inklusif 2030. Karenanya, akselerasi kebijakan inklusi menjadi kunci agar cita-cita menuju Indonesia Emas 2045 benar-benar terwujud, mengingat semakin dekatnya target tersebut.
Temu Inklusi tak hanya menjadi ruang refleksi perjalanan perjuangan hak difabel, tetapi juga wadah melahirkan rekomendasi kebijakan bagi pemerintah pusat hingga daerah.
Kegiatan yang dijadwalkan berlangsung selama tiga hari itu, bakal diisi dengan rangkaian kegiatan dari mulai seminar nasional, rumah komunitas, literasi keuangan dari OJK, cinta rupiah bersama BI, penyampaian rekomendasi dan berbagai kegiatan lainnya. Selain dihadiri oleh Bupati Cirebon di kegiatan pertama, Temu Inklusi juga bakal dihadiri Menko PMK dan Duta Besar Australia.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
