SUARA CIREBON – Wakil Bupati Cirebon, H Agus Kurniawan Budiman menegaskan, penyelesaian permasalahan banjir tidak dapat dilakukan secara mandiri oleh pemerintah daerah (pemda), melainkan memerlukan kontribusi dan kerja sama berbagai instansi terkait, termasuk peran serta masyarakat.
Hal itu disampaikan Jigus –sapaan akrab H Agus Kurniawan Budiman, saat melakukan kunjungan kerja ke Desa Pamengkang, Kecamatan Mundu, Selasa, 6 Januari 2026.
Dalam kunjungan tersebut, Wabup Jigus ditemani perwakilan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk-Cisanggarung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, jajaran pejabat organisasi perangkat daerah (OPD) terkait dari Pemkab Cirebon serta kuwu beberapa desa di Kecamatan Mundu.
Jigus mengajak mencari solusi terkait banjir yang melanda wilayah tersebut, pada Senin, 5 Januari 2026 kemarin.
“Kami bersama DPUTR, BBWS, dinas provinsi, dan para kuwu di Kecamatan Mundu membahas permasalahan banjir yang terjadi kemarin malam. Sekitar 6 desa di kawasan ini terdampak banjir kemarin malam. Kita melakukan urun rembuk untuk menemukan solusi agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa depan,” kata Jigus.
Menurut Jigus, banjir yang terjadi disebabkan berbagai hal, mulai faktor alam hingga aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab.
“Ada beberapa faktor penyebab banjir di sini, antara lain penebangan pohon yang tidak terkendali, kondisi sungai yang mengalami sedimentasi sehingga kapasitasnya menurun, serta adanya masalah pada saluran drainase yang tidak terawat dengan baik,” ujarnya.
Wabup mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dalam menangani permasalahan banjir, terutama melalui kegiatan gotong-royong membersihkan saluran drainase dan lingkungan sekitar.
“Penanganan banjir tidak bisa hanya dilakukan oleh Pemda saja, melainkan harus berkolaborasi dengan semua stakeholder, OPD terkait, dan seluruh elemen masyarakat,” jelas Jigus.
Ia menyampaikan akan memberikan instruksi khusus kepada para ketua RT dan RW untuk menggerakkan masyarakat di wilayah masing-masing.
“Mohon kepada Pak Kuwu dan seluruh jajaran RT/RW untuk bisa menginstruksikan serta menggerakkan masyarakat agar bergotong-royong membersihkan saluran drainase dan area sekitar yang berpotensi menyumbat aliran air. Ada beberapa titik yang menjadi fokus perhatian kita, dan pesan penting ini perlu disampaikan secara luas kepada seluruh warga,” tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga akan segera melakukan survei lapangan guna mengevaluasi kondisi secara menyeluruh, termasuk mengevaluasi tanggung jawab terkait penanganan kawasan yang belum diserahkan sepenuhnya oleh pengembang kepada pemerintah daerah.
Jika masih ada pengembang yang tidak ada itikad baik, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) untuk mengambil langkah-langkah lanjutan.
“Kita akan melakukan survei lebih lanjut, karena sebelumnya ada beberapa kawasan yang masih dalam pengelolaan pengembang dan belum diserahkan kepada Pemda,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat menawarkan bantuan berupa material bronjong untuk mendukung upaya penanggulangan banjir. Sedangkan untuk kebutuhan material tambahan seperti batu dan proses normalisasi sungai akan dilakukan melalui kolaborasi antara Pemkab Cirebon dan BBWS Cimanuk-Cisanggarung.
“Perwakilan dari provinsi telah menawarkan bantuan bronjong, sedangkan untuk keperluan batu dan kegiatan normalisasi sungai akan dilakukan kolaborasi antara kami dengan BBWS. Seluruh koordinasi terkait ini akan kami laksanakan bersama dinas terkait agar bisa segera terealisasikan tanpa hambatan,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, perwakilan BBWS Cimanuk-Cisanggarung menyatakan siap memberikan dukungan teknis dan bantuan dalam penanganan (normalisasi) sungai di Kecamatan Mundu tersebut.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
