SUARA CIREBON – Penurunan nilai Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah mulai dirasakan dampaknya secara signifikan di Kabupaten Cirebon.
Hal itu diungkapkan, anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon, Aan Setiawan, saat menghadiri Pra-Musyawarah Rencana Pembangunan (Pra-Musrenbang) tingkat Kecamatan Babakan, Selasa, 20 Januari 2026.
Menurut Aan, pemangkasan anggaran TKD menjadi tantangan berat bagi percepatan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan.
Aan menjelaskan, dalam kondisi normal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon seharusnya berada di angka Rp4,8 triliun. Namun, saat ini kapasitas fiskal daerah hanya menyentuh angka Rp4,2 triliun.
“Kita kehilangan hampir Rp600 miliar. Penurunan ini kemungkinan besar karena pemerintah pusat membutuhkan alokasi anggaran yang besar untuk program strategis nasional, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan program lainnya. Dampaknya sangat terasa pada pembangunan di daerah,” ujar Aan.
Salah satu dampaknya, lanjut Aan, merosotnya dana Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK) di tingkat kecamatan. Di Kecamatan Gebang misalnya, anggaran PIK yang semula diproyeksikan mencapai Rp2 miliar lebih, kini menyusut drastis menjadi hanya Rp1 miliar.
Ironisnya, imbuh Aan, dari angka Rp1 miliar tersebut, sekitar Rp200 juta telah dialokasikan untuk kegiatan rutin kecamatan seperti MTQ dan operasional lainnya. Praktis, hanya tersisa Rp800 juta yang harus dibagi untuk kebutuhan pembangunan di 13 desa se-Kecamatan Gebang.
“Uang Rp800 juta itu kalau dipakai bangun satu jalur jalan saja sudah habis Rp750 juta. Jadi sangat terbatas. Oleh karena itu, saya arahkan agar desa-desa fokus pada program kerakyatan yang menunjang ketahanan pangan dan perbaikan irigasi pertanian agar manfaatnya langsung dirasakan ekonomi warga,” katanya.
Selain infrastruktur jalan, Aan juga menyoroti kondisi sarana pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (SD) yang sangat memprihatinkan. Ia berjanji akan mengupayakan tambahan anggaran di luar dana PIK untuk membantu renovasi sekolah.
“Kondisi SD banyak yang rusak. Jika mengandalkan PIK jelas tidak cukup. Saya akan coba usulkan melalui jalur pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD atau dana fisik lainnya untuk dibawa ke Gebang,” ujarnya.
Politisi PDI perjuangan ini mencatat sejumlah masalah klasik di Kecamatan Gebang yang harus mendapat perhatian serius, yakni banjir tahunan. Aan mencatat, Kecamatan Gebang merupakan titik hilir yang menerima kiriman air dan sampah dari hulu di daerah Waled hingga Kuningan. Desa-desa seperti Melakasari, Pelayangan, dan Gebang kerap menjadi “tempat akhir” tumpukan sampah kiriman.
“Solusinya adalah normalisasi. Saya meminta Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas PUTR bagian pengairan maupun Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk Cisanggarung untuk ‘mengeroyok’ masalah ini. Harus ada sinergi untuk pembersihan sampah dan normalisasi saluran agar air lancar,” katanya.
Meskipun anggaran terbatas, Aan menekankan agar skala prioritas tetap mengacu pada peningkatan ekonomi masyarakat. Ia mendorong adanya keberpihakan anggaran bagi pelaku UMKM serta pembinaan bagi Karang Taruna.
Menurutnya, pelatihan kerja bagi pemuda sangat penting agar mereka memiliki daya saing dan dapat menekan angka pengangguran di desa.
“Skala prioritas kita adalah yang berdampak ekonomi. UMKM butuh modal dan akses, Karang Taruna butuh pelatihan. Inilah yang harus dilakukan pemerintah daerah meskipun di tengah keterbatasan anggaran,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
