SUARA CIREBON – Bupati Cirebon, H Imron meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKSDM) serius mengusut dugaan manipulasi absensi yang dilakukan Aparat Sipil Negara (ASN) Kabupaten Cirebon menggunakan aplikasi fake GPS.
Hal itu dikemukakan Bupati Imron, usai kegiatan pelantikan pengurus SMSI Kabupaten Cirebon, Rabu, 4 Februari 2026.
“Terkait palsu atau tidak kita harus benar-benar mengetahuinya lebih dulu. Yang pasti, kami akan tangani masalah ini agar ke depan tidak terjadi lagi,” ujar Imron.
Menurutnya, penanganan kasus disiplin ASN tidak bisa dilakukan secara gegabah. Setiap keputusan harus didasarkan pada data yang benar-benar akurat dan valid, agar tidak merugikan pegawai yang mungkin tidak terlibat
“Harus ada bukti yang pasti. Dan sekarang sedang dilakukan pemanggilan oleh BKSDM,” tegasnya.
Terkait data BKPSDM Kabupaten Cirebon yang menunjukkan jumlah manipulasi absensi tertinggi dilakukan ASN di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik), Imron mengaku, akan memanggil langsung pihak-pihak yang dinilai bertanggung jawab.
“Nanti saya panggil Kadisdiknya. Kita lihat dulu datanya seperti apa,” ujarnya.
Imron menegaskan, pembinaan tetap menjadi langkah utama sebelum masuk ke ranah hukuman. Namun ia juga mengingatkan bahwa disiplin ASN merupakan fondasi utama dalam menjaga kualitas pelayanan publik.
“Kalau memang terbukti, tentu ada aturannya. Tapi kita pastikan dulu semuanya terang,” tandasnya.
Untuk diketahui, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Cirebon memantau aktivitas 1.329 ASN menggunakan aplikasi fake GPS untuk memanipulasi titik koordinat absensi digital, dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
Kepala Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) BKPSDM Kabupaten Cirebon, Meilan Sarry Rumbino Rumakito mengungkapkan, indikasi tersebut paling banyak ditemukan di sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Cirebon tercatat paling banyak ASN-nya yang memanipulasi titik koordinat absensi digital yang diduga menggunakan aplikasi fake GPS dengan jumlah 696 ASN, diikuti Dinas Kesehatan 364 ASN. Sisanya tersebar di berbagai SKPD dan kecamatan.
Menurut Meilan, temuan itu bukan tanpa dasar. Sebab, sistem absensi digital yang diterapkan Pemkab Cirebon secara otomatis merekam pola koordinat setiap ASN. Dari sanalah kejanggalan mulai terbaca.
“Koordinat muncul berulang, bahkan pegawai berbeda tercatat di titik yang sama. Secara logika, itu mustahil,” kata Meilan.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
