MAJALENGKA, SC- Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappelitbangda) Yayan Somantri menyatakan Kabupaten Majalengka yang dipimpin Bupati Majalengka Karna Sobahi dan Wakilnya Tarsono D Mardiana mempunyai visi Mewujudkan Masyarakat Majalengka yang Religius, Harmoni, Adil dan Sejahtera (Raharja).
“Untuk itu langkah dan arah kebijakan Musrenbang untuk mewujudkan visi misi Bupati dan Wakil Bupati,” kata Yayan Somantri pada acara Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021, di Gedung Yudha Pendopo Majalengka, Selasa (17/3/2020).
Hadir pada acara tersebut, Bupati Majalengka Karna Sobahi, Sekda Majalengka Eman Suherman, Ketua DPRD Majalengka Edy Anas Djunaedi, Kepala Bappelitbangda Yayan Somantri dan jajarannya, kepala OPD, camat se-Kabupaten Majalengka, hadir pula Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI, Bahri.
Yayan menjelaskan, selama kurun waktu 2017-2019, angka kemiskinan di Kabupaten Majalengka terus mengalami penurunan yaitu 150.260 jiwa atau 12,60 persen pada tahun 2017 menjadi 129.290 jiwa atau 10,79 pada tahun 2018 dan akhirnya menjadi 121,060 jiwa atau 10,06 persen pada tahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa program – program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan efektif mengurangi angka kemiskinan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA: Kabupaten Cirebon Tanggap Darurat
Pada tahun 2019 angka Harapan Lama Sekolah meningkat menjadi 12,21 tahun. Angka itu dapat didefinisikan bahwa anak usia 7 tahun di Majalengka memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,21 tahun, angka ini meningkat sebesar 0,02 tahun divandingkan pada tahun 2018.
Menurut Yayan, arah kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2021 yaitu fokus pada upaya mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah, pemenuhuan janji – janji bupati dan wakil bupati. Kemudian pada peningkatan proporsi komposisi belanja langsung terhadap belanja tidak langsung dalam meningkatkan belanja publik, pengeluaran belanja beorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan sehingga diharapkan terjadi peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran, memperjelas efektifitas dan efisisenai penggunaan anggaran.
Kemudiian, penyesuaian belanja daerah diprioritaskan untuk nenunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalan rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab sehingga pengalokasian anggaran belanja OPD harus terus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan pelayanan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA: Bupati Imron Siap Disumpah Alquran
Sementara itu, Bupati Majalengka Karna Sobahi mengatakan program unggulan tahun 2021 adalah pendidikan, kesehatan dan budaya pariwisata.
“Dari tahapan Musrenbang di tingkat paling bawah terus ke kecamatan hingga ke kabupaten mencapai 1.240 usulan dengan nilai anggaran mencapai Rp7,7 triliun. Tidak mengapa sampai berapa pun banyaknya usulan yang disampaikan untuk mewujudkan Majalengka Raharja, ” tutur Karna. (Eka)
