KABUPATEN CIREBON, SC- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon mendorong pemenuhan Universal Heart Coverfree (UHC) hingga berada di atas angka 90 persen. Hal itu menyusul rencana pemerintah pusat yang akan me-nonaktifkan data BPJS KIS.
Anggota Komisi IV, Yoga Setiawan usai melakukan kunjungan kerja di Puskesmas Sindangjawa, Senin (24/8/2020), mengatakan, pihaknya akan terus mendorong setiap Puskesmas di Kabupaten Cirebon agar bisa kooperatif menerima masyarakat yang mendaftarkan diri sebagai Penerima Bantuan Iuran (PBI) Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Menurut Yoga, jika target PBI KIS daerah sudah mencapai lebih dari 90 persen, maka Kabupaten Cirebon baru bisa menuju UHC. “Nanti penanganan BPJS 1X 24 jam bisa dicover semua kalau Kabupaten Cirebon UHC-nya bisa sampai di atas 90 persen,” ujar Yoga.
Sementara ini, kata Yoga, angka PBI KIS daerah Kabupaten Cirebon sendiri masih sekira 80 persen. Itu berarti, untuk menyentuh angka di atas 90 persen, masih ada kekurangan 10 persen lebih.
“Jadi UHC itu masyarakatnya harus mendaftarkan PBI daerah sampai di 95 persen dilihat dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun kemarin. Data DTKS tahun kemarin jumlahnya sekira 200 ribu lebih, sekarang kurangnya sekitar 109000 jiwa,” kata Yoga.
Ia menjelaskan, jika langkah pertama pemenuhan UHC sudah tercapai, maka data tersebut nantinya akan di cover oleh APBD Provinsi. Saat ini, lanjut Yoga, pemprov Jabar sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 15 miliar untuk jaminan kesehatan daerah. “Sekarang sudah ready rp15 miliar untuk jaminan kesehatan daerah nih, tapi harus sudah tercapai dulu tingkat pendaftaran PBI KIS-nya diatas 90 persen,” papar Yoga.
BACA JUGA: Sekandung Tapi Beda, Hari Jadi Kota dan Kabupaten Cirebon Harus Saling Bersinergi
Oleh karena itu, ia ingin agar setiap Puskesmas harus gencar menyosialisasikannya. Mengingat, waktu penonaktifan BPJS KIS oleh pemerintah pusat hanya tinggal dua bulan lagi. Karena, dengan penonaktifan itu secara otomatis kuota Kabupaten Cirebon akan berkurang.
“Kita kan saat ini sedang berusaha menambah kuota, tapi sekarang mau dibekukan lagi. Makanya mumpung APBD (provinsi) sudah ready anggarannya ya kita siapkan orang-orangnya. Tapi harus memenuhi target, yaitu 200 ribu sekian,” ungkapnya. (Islah)
