KOTA CIREBON, SC – Ketua Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat (PD), Herman Khaeron menegaskan, tidak pernah menganggap adanya Kongres Luar Biasa (KLB) di partainya.
Menurutnya, pelaksanaan KLB harus melalui tahapan dan syarat-syarat tertentu. Sementara dalam KLB yang digelar pihak yang ia sebut kelompok Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) di Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), 5 Maret 202 lalu, tidak sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
“KLB harus melalui tahapan dan syarat-syarat tertentu. KLB dapat diselenggarakan sesui permintaan Dewan Majelis Tinggi Partai atau setidaknya dua per tiga suara DPD, kemudian 50 persen atas permintaan DPC,” kata Hero kepada wartawan, Rabu (10/3/2021).
Karenanya, pria yang akrab disapa Hero menegaskan, KLB di Deli Serdang tidak sesuai dengan prasyarat yang sudah ditentukan DPP. Ia pun tanpa ragu menyebut KLB tersebut ilegal.
Mengenai adanya tekanan dari beberapa DPD dan DPC, dirinya tidak ingin membicarakan hal tersebut lebih terlalu dalam. Hero menganggap, tekanan dari pihak DPD dan DPC bukan dari internal partai, tapi oleh oknum.
“Itu tidak terlalu penting untuk dibahas, tapi kami tetap melakukan konsolidasi koordinasi dan melakukan perlawanan kepada setiap upaya untuk mendelegitimasi terhadap DPP dan ketua umum yang sah AHY,” ujar Hero.
Anggota DPR RI dapil Kota/Kabupaten Cirebon dan Indramayu itu mengatakan upaya hukum terus dilakukan, sebab banyak pelanggaran hukum yang terjadi pada pelaksanaan KLB tersebut.
“Salah satu pelanggaran yakni adanya manipulasi peserta yang hadir dalam KLB itu. Peserta yang datang ke KLB bukan ketua DPD dan DPC yang sah, berarti ada mandat palsu, itu bisa masuk kategori pemalsuan,” kata Hero.
BACA JUGA: DPC Demokrat Kota/Kabupaten Cirebon: KLB Sumut Ilegal
Pelanggaran lainnya, Hero menyebutkan, panitia KLB harus mendapatkan mandat dari DPP Demokrat. Sedangkan, KLB di Sumut, menurut Hero, kepanitian KLB tidak jelas.
“Kami sudah jadwalkan dengan kepolisian, Menkumham dan Menkopolhukam. Kami juga sudah mendatangi tokoh masyarakat dan mereka memberikan dukungan, karena yang diperjuangkan Demokrat bukan hanya semata kedaulatan Demokrat tetapi kami juga memperjuangkan hal yang lebih besar dan tegaknya demokrasi, ini penting,” pungkasnya. (Surya)
