KOTA CIREBON, SC– Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Kota Cirebon menginginkan Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah X Jawa Barat (KCD) melibatkan mereka, dalam penentuan rombongan belajar (Rombel) setiap Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).
Ketua BMPS Cabang Kota Cirebon Abu Malik, mengatakan, pembagian rombel atau kelompok peserta didik antara sekolah swasta dengan negeri sangat diperlukan untuk menghindari adanya kelebihan rombel.
“Intinya, kami setiap PPDB sering kekurangan rombel, jadi kami ingin KCD memperhatikan sekolah swasta juga soal proyeksi penetapan rombel,” kata Abu Malik kepada Suara Cirebon, usai audiensi dengan KCD Wilaya X Jabar di ruangan Brifing KCD, Senin (15/3/2021).
Menurutnya, jika KCD Jabar tidak melibatkan swasta pada proyeksi pembagian rombel PPDB tahun ini, sekolah swasta tidak akan kebagian rombel.
Pada pertemuan kali ini, pihaknya pun juga meminta kepada KCD agar tidak membuka kembali PPDB jilid dua, setelah penutupan.
“Ya harus konsisten kalau sudah ditutup PPDB-nya jangan ada pembukaan lagi. Kami tentunya tidak ingin hal tersebut terulang lagi,” kata Abu.
Selain itu, Abu juga memohon pada PPDB tahun ini, KCD membatasi oknum yang ilegal atau yang memanfaatkan PPDB. Sebab, dengan hal tersebut sekolah swasta sangat dirugikan.
“Kami juga meminta KCD dalam pendirian sekolah baru harus lebih selektif lagi, susai dengan fakta riil di lapangan. Menentukan jurusan baru di SMK jangan sampai tumpang tindih, bila di sekolah A sudah ada jurusan itu, terus di sekolah B jangan ada jurusan sama,” ujar Abu.
Menanggapi permintaan BMPS tersebut, Kepala Seksi (Kasi) KCD Wilayah X Jawa Barat, Rudianto, menjelaskan, setiap SMA dan SMK telah merancang dan mengusulkan masing-masing data.
“Jadi nantinya kalau ada sekolah mengusulkan rombel, saya akan mengecek langsung layak atau tidak SDM-nya. Jangan sampai SDM belum ada, jangan sampai kita paksakan,” kata Rudi.
Menurut Rudi, yang disampaikan BMPS Kota Cirebon sangat rasional dan bertujuan untuk anak bangsa i ke depan.
“Yang disampaikan mereka sangat rasional, dan menjadi tujuan kita semua, maka sinergi BPMS dan KCD ini perlu ditingkatkan,” kata Rudianto.
BACA JUGA: Kuota Guru Agama Tunggu Pusat
Mengenai, rombel yang menjadi poin utama audiensi ini, kata Rudi, akan disampaikan melalui Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).
“Penentuan rombel ini, nanti kita sampaikan melalui forum khusus yang isinya kepala sekolah dari swasta dan negeri,” tandas Rudi. (Surya)
