KUNINGAN, SC- Wakil Bupati (Wabup) Kuningan H. M Ridho Suganda, menghadiri Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Kepolisian Resort (Polres) Kuningan, Selasa (30/3/2021) di Mapolres setempat.
Hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Kuningan, L Tedjo Sunarno, SH., M.Hum, Dandim 0615/Kuningan Letkol Czi David Nainggolan, S.T, Ketua Pengadilan Negeri Kelas II Kuningan Febri Purnamavita S.H., M.H, Ketua DPRD Kuningan Nuzul Rachdy, SE, serta undangan lainnya.
Wabup Ridho dalam sambutannya mengatakan, pencanangan Zona Integrasi adalah kesepakatan dan komitmen bersama untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi untuk membangun satuan kerja yang berada pada zona yang bersih.
“Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan birokrasi pemerintahan yang bebas korupsi, bersih dan melayani,” ujar Wabup, seperti dilansir situs resmi Diskominfo/Humas Pemkab Kuningan.
Wabup juga mengajak semua pihak untuk memberikan dukungan serta bersinergi dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Kabupaten Kuningan khususnya di lingkungan Polres Kuningan.
Sementara, Kapolres Kuningan, AKBP Doffie Fahlevi Sanjaya menyampaikan, penerapan zona wilayah bebas dari korupsi ini merupakan formulasi yang tepat untuk mengembalikan dan meningkatkan wibawa serta citra Polri.
Sebab menurutnya, dengan mengamalkan pencanangan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, diiringi keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi, Polri secara sungguh-sungguh dan konsekuen, sehingga mampu menghadirkan insan Aparatur Polri yang handal dan profesional dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Dengan pencanangan zona integritas ini, diharapkan terciptanya perbaikan nyata di masa yang akan datang, sebagai sebuah landasan yang kokoh. dengan integritas yang kokoh ini, terwujudnya polri sebagai pelindung pengayom dan pelayan masyarakat dan berhati nurani, sehingga sesuai dengan harapan masyarakat,” tuturnya.
BACA JUGA: Modus Numpang Nginap, Ternyata Bermaksud Jahat
Sebelum mengakiri sambutannya, AKBP Doffie menegaskan, reformasi birokrasi Polri yang profesional harus terus dioptimalkan dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih dari KKN serta mampu melayani publik secara netral serta berdedikasi untuk tercapainya optimalisasi kinerja Aparat Polri.
“Peningkatan kinerja bukan hanya masalah kuantitas, tetapi yang lebih penting adalah masalah kualitas, seperti profesionalitas, integritas moral dan kepekaan terhadap aspirasi rasa keadilan yang berkembang dalam masyarakat,” pungkasnya.
Acara dilanjutkan dengan penandatanganan Dukungan Komitmen Bersama Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani oleh Wakil Bupati Kuningan diikuti sejumlah pejabat yang hadir.* (SC/rls)
