KABUPATEN CIREBON, SC- Kerja keras Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon dalam melakukan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) masyarakat penerima Bantuan sosial (Bansos) tidak sia-sia. Jumlah validasi DTKS sampai saat ini sudah merangkak naik di angka 151 ribu dari jumlah awal sebanyak 35 ribu.
Kepala Dinsos Kabupaten Cirebon, Dadang Suhendra, mengatakan, jumlah tersebut hasil pengumuman terakhir yang diterima dari pemerintah pusat. Dimana, sebanyak 151 ribu data tersebut Nomor Induk Kependudukan (NIK)-nya memang benar-benar sudah valid.
Menurut Dadang, bertambahnya jumlah data penerima Bansos hasil validasi tersebut dinilai cukup banyak jika dibandingkan dengan kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.
“Pendataan kita kan paling banyak tuh, dari 170 ribu ke 151 ribu itu kan banyak. Kalau kabupaten dan kota lain kan cuma puluhan ribu,” kata Dadang, saat ditemui Suara Cirebon di Setda Kabupaten Cirebon, Senin (19/4/2021).
Dikatakan Dadang, kondisi tersebut menunjukkan seluruh Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Tenaga Kesejahteraan Sosial (TKSK) benar-benar bekerja dalam memvalidasi data tersebut. Dengan kerja keras mereka, lanjut Dadang, data penerima bansos yang semula sempat anjlok akibat adanya pengurangan, kini posisinya sudah berada di angka 151 ribu atau mendekati 90 persen.
“Alhamdulillah, karena setiap hari TKSK dan Puskesos terus menginput data. Jika dipersentasikan, 151ribu itu berarti 86 persen, ya hampir 90 persen,” paparnya.
Sisanya, masih ada sebanyak 19 ribuan data yang belum valid dan menjadi pekerjaan rumah Dinsos untuk terus diproses. Ia berharap, angkanya terus bertambah seiring pencairan program tersebut pada tahap ketiga dan keempat.
BACA JUGA: Pemkab Cirebon Siapkan Kartu Pepek dan SLRT
“Sisanya sekira 19 ribuan. Saya kira masih dalam batas kewajaran dan masih terus diproses. Nanti kan di tahap 3 atau 4 pencairan bertambah lagi yang valid,” ujarnya.
Dengan adanya penambahan data DTKS hingga 151 ribu tersebut, imbuh Dadang, Dinsos Kabupaten Cirebon diganjar penghargaan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Penghargaan tersebut diberikan usai rapat koordinasi di Bandung, belum lama ini.
“Kita diberikan penghargaan terbaik ke lima se-Jabar. Ke satunya Majalengka karena datanya di bawah 100, kalau kita kan paling banyak,” terangnya.
Sayangnya, Dadang tidak mau menyebutkan jumlah total penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) baik dari pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten.
“Datanya ada di kantor, saya takut salah sebut,” ungkapnya. (Islah)
