Yoga bahkan meminta agar Bupati bisa lebih tegas dalam mengarahkan dan mengintruksikan para pejabat di Satuan Kerja Perangkat Dinas (SKPD). Pasalnya, diakui Bupati sendiri, selama dua tahun kepemimpinannya kinerja sejumlah kepala SKPD belum menunjukkan hasil memuaskan.
“Saya mendukung wacana percepatan investasi. Saya minta Pak Bupati lebih tegas, lebih galak lagi. Jangan sampai dimanfaatkan oleh SKPD,” kata Yoga, Senin (25/10/2021).
Pihaknya mengaku wacana itu sudah lama didengarnya. Bahkan semenjak Bupati Imron dilantik. Hanya saja, gagasan itu tidak ditindaklanjuti dan di lapangan belum berjalan.
“Padahal ini sudah ada dan menjadi kehendak bupati. Untuk bisa mengubah skema dengan percepatan investasi, kemudahan berinvestasi,” ujarnya.
Harusnya, lanjut politisi Hanura itu, SKPD bisa memenuhi keinginan Bupati. Melaksanakan segera kehendak Bupati dan jangan menunggu instruksi maupun banjirnya kritik.
“Harusnya SKPD ini tanggap. Berinovasi sesuai kehendaki Bupati,” ujarnya.
Ia pun menilai, dibentuknya Satgas Percepatan Investasi sebagai respon bupati. Karena faktanya banyak perusahaan atau pengusaha yang kesulitan mengantongi dokumen perizinan.
“Nah, Pemkab ini harusnya bisa berkaca. Dinas-dinasnya introspeksi. Mudah-mudahan Pak Bupati juga mendengar. Agar bisa lebih tegas lagi mencambuk SKPD yang bandel,” tegasnya.
Karena sambung Yoga, Bupati tulus dalam membantu masyarakat. Demi memberantas pengangguran. Tapi terkendala oleh berbelitnya regulasi. Saat ini, Kabupaten Cirebon sudah jauh tertinggal oleh kabupaten/kota sebelah sehingga sudah seharusnya segera berbenah.
“Kalau diperlukan adanya Perda, berkoordinasilah dengan DPRD. Jangan diem-diem bae,” imbuhnya.
Sebenarnya kata dia, Bupati sudah berkoordinasi dengan DPRD akan memangkas jalur perizinan dan mempermudah pelayanan. Tapi, sampai hari ini, belum jelas tindak lanjutnya. Faktanya, menurut Yoga, di lapangan masih tetap sama, perizinan tetap tidak sepraktis yang digaungkan.
“Jadi, SKPD-nya seperti ngece (menghina) kepada Bupati,” bebernya.
BACA JUGA: Ketua PPS Pusing, Oknum Pengawas Kecamatan Minta Rp 15 Juta
Ia pun mempertanyakan, kenapa hal itu tidak bisa dilakukan Kabupaten Cirebon, padahal daerah lain bisa menerapkan proses perizinan yang tidak berbelit dan cenderung lebih simple.
“Kenapa daerah lain bisa. Kita tidak bisa, ada apa? Apakah karena ada sesuatu di dalamnya?” pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Bupati Cirebon, H Imron MAg meminta semua OPD tidak mempunyai kecurigaan apapun tentang keberadaan TAPD. Masalahnya, saat ini pergerakan pembangunan di Kabupaten Cirebon, masih jauh dari visi dan misi.
“Saya minta semua kepala SKPD tidak punya pemikiran macam-macam dengan keberadaan TAPD. Ini semata-mata untuk mengejar target pembangunan di Kabupaten Cirebon,” kata Imron, Kamis (21/10/2021) lalu.
Ia menjelaskan, pembentukan TAPD sendiri bukan persoalan mudah. Karena terbentuknya TAPD merupakan hasil diskusi panjang dengan Gubernur Jabar dan beberapa Bupati baik di jawa barat maupun diluar daerah. Ternyata, di daerah lain juga mempunyai TAPD yang fungsinya membantu semua percepatan pembangunan. Dan hasilnyapun sudah terbukti efektif.
“Saya sudah konsultasi dengan Gubernur Jabar. Kita juga sudah melakukan studi banding dengan kabupaten lain. Mereka punya TAPD sendiri, malah sudah berjalan cukup lama,” ungkapnya. (Sarrah/job)
