Pegiat budaya yang juga Pendiri Komunitas Pusaka Cirebon Kendi Pertula, R Chaidir Susilaningrat mengatakan, elite Kota Cirebon mestinya jangan sekadar asal ingin wilayah lebih luas dan lebih besar saja. Menurutnya, harus ada indikator yang jelas dan terukur sebelum mewacanakan perluasan wilayah, termasuk dampaknya bagi Kabupaten Cirebon.
“Jelas tujuan dan sasarannya apa serta jelas parameternya, didukung dengan data, aspek legalitas maupun best practice di kota-kota lain sebagai pembanding,” kata Chaidir, Jumat (14/1/2022).
Chaidir pun membandingkan dengan Kota Bogor yang tetap dikenal sebagai salah satu kota besar di Jawa Barat, meski hanya meliputi enam kecamatan.
“Atau yang lebih kecil lagi, Kota Cimahi yang hanya tiga kecamatan dan Kota Banjar, empat kecamatan. Mereka tetap eksis dan tidak gembar-gembor perluasan wilayah,” ujarnya.
BACA JUGA: Soal Perluasan Wilayah, Wali Kota Ajak Semua Pihak Bijak
Ia menilai, isu perluasan wilayah Kota Cirebon itu hanya bergulir di tataran elite saja dan tidak menyeluruh ke semua kalangan.
“Buktinya, di kalangan masyarakat masyarakat bawah adem-adem aja. Mereka lebih menuntut kualitas pelayanan publik yang lebih baik, ketimbang urusan perluasan wilayah administrasi,” terangnya.
Menurut Chaidir, masyarakat lebih mengharapkan adanya kerja sama antardaerah Kota dan Kabupaten Cirebon, dalam pelayanan publik.
“Agar lebih menguntungkan bagi masyarakat Wong Cirebon dengan segala aspek kehidupan dan penghidupannya baik di Kota maupun Kabupaten Cirebon,” tuturnya.
BACA JUGA: Tolak Pencaplokan Wilayah, Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Minta Pemkot Berkaca
Dijelaskan Chaidir, wilayah yang lebih luas dan jumlah penduduk yang lebih banyak akan memberikan beban tanggung jawab yang lebih berat dalam pelayanan publik dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, perlu kajian yang matang, logis dan realistis agar wacana ini menjadi lebih jelas dan terukur.
“Salah satu faktor yang terpenting untuk terwujudnya perluasan wilayah ini, tentunya adalah dukungan kerelaan Kabupaten Cirebon memberikan sebagian wilayahnya kepada Kota Cirebon,” tegasnya.
Namun, dirinya melihat pihak Pemerintah Kabupaten Cirebon sangat keberatan bila enam kecamatan dengan 61 enam puluh satu desa di dalamnya, harus diserahkan ke daerah lain.
“Kalau diminta sampai 60 desa lebih, nampaknya terlalu berlebihan, sampai desa-desa yang jauh dari jangkauan Kota Cirebon seperti Desa Bungko, Suranenggala atau Desa Buyut misalnya, masih lebih layak dalam wilayah administrasi Kabupaten Cirebon,” tuturnya.
Tapi kalau hanya beberapa desa yang berbatasan langsung dengan Kota Cirebon, mungkin menurut Chaidir lebih realistis. Sehingga Kota Cirebon dari 22 kelurahan bisa berkembang sampai 30-35 kelurahan.
“Itupun kembali saya tekankan diperlukan kajian yang cermat, terukur dan meliputi berbagai aspek, serta komunikasi yang lebih baik di antara kedua daerah,” pungkasnya. (Sarrah/job)
