KABUPATEN CIREBON, SC- Kabupaten Cirebon merupakan salah satu daerah yang menjadi lokus penanggulangan stunting. Hal itu, lantaran Kabupaten Cirebon memiliki prevalensi stunting yang masih cukup tinggi, dimana pada tahun 2022 ini jumlah absolut kasus stunting mencapai 15.299 kasus atau sekitar 9,4 persen.
Hal itu disampaikan Bupati Cirebon, H Imron, saat membuka rapat koordinasi kelompok kerja (pokja) stunting tingkat Kabupaten di salah satu hotel di kawasan Kedawung, Senin (14/3/2022).
“Memang stunting di kita ini masih lumayan, masih 9,4 persen,” ujar Imron.
Menurut Imron, penanganan stunting di Kabupaten Cirebon tidak mungkin dapat diselesaikan hanya oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cirebon saja. Tapi, menurut dia, dibutuhkan juga peran serta dari SKPD terkait, sektor swasta dan masyarakat.
BACA JUGA: Pelantikan PPPK Kabupaten Cirebon Ikhtiar Tingkatkan IPM
“Kami juga minta peran serta masyarakat karena program pencegahan stunting paling utama ada di masyarakat itu sendiri,” kata Imron.
Ia menjelaskan, upaya pencegahan stunting memang harus dilakukan sejak dini. Masyarakat, khususnya kaum perempuan yang baru menikah atau sedang hamil harus dibekali dan dibimbing untuk mencegah terjadinya stunting dengan menjaga kondisi janin hingga di masa pertumbuhan anak-anak mereka.
“Karena kalau anak sudah terlanjur stunting akan lebih susah penanganannya. Makanya yang lebih bagus itu perempuan yang mau atau baru hamil satu bulan harus hati-hati, harus berupaya melakukan pencegahan dengan memelihara kondisi janinnya,” kata Imron.
BACA JUGA: Jual 90 Ton Gabah, Mantan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Cirebon Akhirnya Ditahan
Pemda Kabupaten Cirebon, sambung Imron, saat ini telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi permasalahan stunting tersebut. Selain itu, penanganan stunting yang dilakukan Pemda juga disertai penanganan gizi buruk. Keduanya dilakukan secara bersamaan mengingat adanya kerterkaitan antara stunting dan gizi buruk.
Namun, berbagai tantangan muncul dalam implementasi program stunting, dari mulai tingkat kabupaten sampai tingkat desa.
“Harus dimengerti, makanan yang bergizi itu tidak harus yang mahal. Tapi harus tahu asupan yang bergizi dan berprotein untuk tubuh. Ini yang harus dipahami oleh masyarakat,” terangnya.
BACA JUGA: 20 persen Calhaj Kabupaten Cirebon Belum Bisa Divaksin
Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, Pemkab Cirebon terus berupaya untuk dapat melaksanakan pertemuan atau rapat koordinasi pokja stunting tingkat kabupaten dengan tujuan meningkatkan komitmen para pengambil kebijakan kunci di daerah, dalam penurunan stunting. Selain itu, rapat koordinasi juga bertujuan meningkatkan kemampuan Pemda dalam melakukan perencanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi serta sosialisasi dan komunikasi interpersonal.
“Kami merasa optimis harapan itu dapat terealisasi dengan baik mengingat program pencegahan dan penanggulangan stunting di Kabupaten Cirebon sudah berada di jalurnya,” tegasnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinkes Kabupaten Cirebon, Hj Neneng Hasanah, menyampaikan, kecamatan dengan jumlah stunting paling tinggi di Kabupaten Cirebon ada di Kecamatan Waled. Namun, dikatakan Neneng, saat ini angka stunting di kecamatan tersebut mulai ada penurunan.
BACA JUGA: Bahas Bencana, Bupati Cirebon Kumpulkan Pejabat
“Sekarang ada penurunan, tapi tergantung pada sasaran jumlah balitanya karena setiap tahun berbeda-beda,” kata Neneng.
Dijelaskan Neneng, dari sisi angka stunting secara nasional, Kabupaten Cirebon memang masih berada di bawah angka nasional. Namun dari sisi jumlah absolutnya, jumlah kasus stunting di Kabupaten Cirebon saat ini mencapai 15.299 kasus.
“Stunting ini berdasarkan data dari elektronik pencatatan pelaporan gizi berbasis masyarakat, kalau nasional kan berdasarkan angka survei. Kalau target penurunan angka stunting di kita ya sampai 4 persen,” ujarnya. (Islah)
