KABUPATEN CIREBON, SC- Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, Yoga Setiawan mengaku tidak mempermasalahkan pernyataan Wakil Ketua TAPPD, H Tasiya Soemadi al Gotas yang meminta anggota dewan tidak masuk ke ranah teknis SKDP Kabupaten Cirebon.
Secara umum mengaku sepakat dengan pernyataan Gotas, namun Yoga meminta pernyataan tersebut harusnya tidak terlalu tendensius ke DPRD. Pasalnya, apa yang disampaikan Gotas tersebut seolah-olah menyebut DPRD yang mengatur segalanya.
“Padahal kan tidak seperti itu. Statement DPRD dikaitkan dengan pengaturan pokir itu mana (buktinya, red) sih. Orang dinas kok yang main, mau bongkar-bongkaran ya hayo. Karena yang ngadu ke jakon (jasa konstruksi, red) bahwa ini proyeknya dewan semua itu orang dinas semua. Ternyata setelah kita kroscek di beberapa dinas itu seperti itu,” kata Yoga.
BACA JUGA: Gotas Sentil Pokir Dewan, Minta Wakil Rakyat Tidak Bawa Rekanan Garap Proyek
Ia menyebut pernyataan mantan Wakil Bupati Cirebon tersebut sah-sah saja, karena memang itu haknya untuk berbicara. Bahkan, Yoga juga menyebut pernyataan Gotas –sapaan akrab Tasiya Soemadi, bagus karena tujuannya mengingatkan pihak DPRD.
Dalam pandangannya, sejauh ini TAPPD masih sesuai koridor, sesuai tupoksi dan SK yang diberikan Bupati.
“Kewenangan TAPPD menurut pandangan saya masih sesuai koridor, ya jangan sampai ada yang aneh-aneh lah,” ujar Yoga, Selasa (15/3/2022).
Secara umum ia mengaku sepakat dengan pernyataan Gotas tersebut. Hanya saja, pernyataan tersebut harusnya tidak terlalu tendensius ke DPRD. Pasalnya, apa yang disampaikan Gotas tersebut seolah-olah menyebut DPRD yang mengatur segalanya.
“Padahal kan tidak seperti itu. Statement dulu juga DPRD dikaitkan dengan pengaturan pokir itu mana (buktinya, red) sih. Orang dinas kok yang main, mau bongkar-bongkaran ya hayo. Karena yang ngadu ke jakon (jasa konstruksi, red) bahwa ini proyeknya dewan semua itu orang dinas semua. Ternyata setelah kita kroscek di beberapa dinas itu seperti itu,” kata Yoga.
Namun, anggota Komisi IV itu menyayangkan sikap Gotas yang membeberkan pernyataannya ke media. Harusnya, lanjut dia, jika Gotas mengetahui oknum yang dimaksud, bisa langsung dipanggil untuk diingatkan agar tidak masuk ke ranah dinas. Karena, menurut Yoga, hal tersebut merupakan masalah sensitif.
“Karena hal-hal begini tuh ya mohon maaf banyak oknumnya. Mungkin ada dewan, mungkin ada dinas dan lainnya. Justru yang harus kita soroti termasuk oleh TAPPD adalah penyelenggaraannya sesuai tidak SOP (standar operational procedur)-nya? Pengerjaannya sesuai spek tidak? Itu yang harus disoroti bukan pada protapnya. Ini sensitif, siapapun yang ada di situ bisa bermain,” ujarnya.
BACA JUGA: Pelaku Begal Pantat Berhasil Diringkus Satreskrim Polres Majalengka
Disinggung pernyataan Gotas bisa berbahaya karena akan menimbulkan stigma dewan negatif di masyarakat, ia kembali menyebut bahwa permasalahan tersebut sensitif sehingga harusnya tidak perlu dibeberkan di media. Tapi ia juga sepakat jika DPRD masuk urusan teknis dinas adalah hal yang tidak benar.
“Intinya kalau saya tidak mempermasalahkan sedikit pun, karena itu bagus dan sinyal positif buat kita. Karena kalau tidak ada kritik pedas dari masyarakat dan lainnya, bisa saja anggota dewan tergelincir,” ucapnya seraya menambahkan, pernyataan Gotas tersebut tidak akan memicu hubungan panas DPRD dan dinas karena yang bicara bukan bupati atau kepala dinas, melainkan TAPPD.
Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua Tim Ahli Percepatan Pembangunan Daerah (TAPPD) Kabupaten Cirebon, H Tasiya Soemadi alias Gotas meminta anggota DPRD Kabupaten Cirebon tidak membawa vendor atau rekanan dalam pengerjaan proyek pembangunan pokok-pokok pikiran (pokir) dewan di Kabupaten Cirebon.
BACA JUGA: Pelantikan PPPK Kabupaten Cirebon Ikhtiar Tingkatkan IPM
Hal itu ia sampaikan menyusul adaya dugaan oknum anggota dewan yang bermain proyek. Menurut Gotas, apa yang disampaikannya sebagai nasihat untuk kebaikan bersama, karena tidak ingin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atas dugaan tersebut.
“Niat saya baik, saya tidak ingin teman-teman di DPRD dapat masalah. Masa orang ngasih tahu awas hati-hati di depan ada jurang kok dibenci, kan harusnya terima kasih,” kata Gotas, Senin (14/3/2022).
Ia mengatakan, pokir dewan harusnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan masyarakat. Menurutnya, pokir juga harusnya menjadi bahan dewan untuk memberikan masukan kepada eksekutif sebanyak-banyaknya tanpa harus mencampuri urusan teknis yang menjadi ranah dinas. (Islah)
