“Pada saat pembahasan kan ditanyakan, kenapa anggarannya hanya terserap sekian persen? Apa kendalanya? Atau kepala dinasnya terlalu hati-hati sehingga tidak bisa menyerap semua anggaran,” tanya Rudiana.
Menurut Rudiana, jika sejumlah OPD yang diketahui Silpanya besar kemudian OPD yang bersangkutan mengusulkan kembali anggaran dengan prosentase yang tinggi tapi ternyata serapannya tidak maksimal, maka hal itu menjadi catatan DPRD.
Nantinya, kata dia, anggaran dinas tersebut bisa dikurangi, kemudian anggaran diberikan kepada dinas yang serapannya tinggi atau lebih membutuhkan.
“Nanti di perubahan 2022 atau anggaran murni 2023 bisa saja dikurangi anggarannya untuk dinas yang membutuhkan atau yang serapan anggarannya tinggi. Nanti pada saat pembahasan itu kita lihat catatan-catatan kemarin hasil LKPJ 2021 untuk menjadi bahan pembahasan perubahan 2022 atau murni 2023,” terangnya.
BACA JUGA: Tak Pungkiri Jumlahnya Mencapai Ratusan, Bupati Imron Siap Buat Perbup Cagar Budaya
Rudiana memaparkan, ada beberapa alasan yang disampaikan sejumlah dinas terkait rendahnya serapan anggaran 2021. Di antaranya, karena waktunya yang mepet sehingga dinas yang melaksanakan peningkatan infrastruktur seolah-seolah tidak siap. Selain itu, juga karena masih terkendala pandemi dan hal-hal lain yang secara psikologi mempengaruhi mereka.
