SUARA CIREBON – Wakil Gubernur Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum mengikuti panen raya di Cirebon dan menyebut pertanian merupakan sektor perekonomian yang tangguh meskipun diterpa berbagai krisis.
Sebagai bukti, saat pandemi Covid-19 melanda dunia hingga menyebabkan ekonomi nasional anjlok, sektor pertanian justru naik tujuh persen.
Menurut Kang Uu, sapaan akrab Uu Ruzhanul Ulum, saat ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat tengah menanggulangi inflasi daerah yang salah satu penyebabnya adalah produksi pertanian seperti cabai, bawang dan lainnya kurang maksimal.
Pihaknya pun menyambut baik dorongan dari pemerintah melalui Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan) RI terhadap pertanian di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Cirebon.
“Terima kasih kepada Itjen Kementan yang telah mendorong petani dan memberikan bantuan ini,” ujar Kang Uu, di sela kegiatan panen raya bersama Irjen Kementan RI, Jan S Maringka dan Bupati Cirebon, H Imron, di Desa Jagapura Kulon, Kecamatan Gegesik, Kabupaten Cirebon, Senin (15/5/2023).
Menurutnya, Pemprov Jabar terus berupaya agar posisi Jawa Barat sebagai lumbung padi nasional bisa dipertahankan. Karena itu, ia meminta kepada para petani agar bisa menurunkan generasi petani dari salah satu anak-anak mereka untuk meneruskan para petani yang ada di Jawa Barat.
“Kalau keluarga petani tidak menurunkan lagi petani, nanti siapa yang akan memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Jawa Barat,” katanya.
Selain itu, dirinya juga meminta para petani agar tidak menjual sawahnya meskipun bakal terjual dengan harga mahal. Pasalnya, sawah yang sudah terjual itu nantinya tidak akan terbeli lagi dalam beberapa tahun ke depan, karena harganya terus merangkak naik.
“Para petani jangan sekali-kali menjual sawah,” tegas Uu.
Untuk membuat agar lahan produktif di daerah tetap terjaga, Wagub Jabar itu meminta kepada Bupati untuk lebih mengawasi alih fungsi sawah di daerahnya.
Jika mendapati ada persawahan dibuat untuk mendirikan bangunan, secara tegas Uu meminta agar dilihat kelengkapan persyaratannya, termasuk izin mendirikan bangunan (IMB).
“Apalagi kalau pengembang, developer dan lainnya, kan masih banyak lahan yang tidak produktif untuk dimanfaatkan sebagai perumahan. Sawah nomor satu jangan dijadikan lahan perumahan, karena akan membuat lahan persawahan Jabar semakin menyempit,” tegasnya.
Uu menjelaskan, dulu luas lahan persawahan di Jabar 1,1 juta hektare. Saat ini kondisinya terus menyusut hingga sudah berada di angka 987 hektare saja.
Karena itu, Pemprov Jawa Barat pun tidak tinggal diam dengan permasalahan tersebut. Karena, keberadaan pertanian sendiri sangat penting dan bisa menjaga keamanan dan stabilitas nasional.
Uu menegaskan, sehebat apapun program pembangunan yang ada di Indonesia ini, kalau pangan diabaikan akan bahaya karena pangan merupakan kebutuhan pokok.
“Saya minta Bupati untuk menjadikan pertanian sebagai skala prioritas dalam RPJMD, nomor 1, 2 atau 3. Jangan sampai nomor 5, 6 atau 7,” pungkasnya.***
