SUARA CIREBON – Puluhan orang yang menamakan diri Aliansi Demokrasi Rakyat (Aldera) melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor bupati dan gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis, 7 Desember 2023.
Aksi unjuk rasa itu dilakukan dalam rangka Hari Anti-Korupsi Sedunia yang diperingati pada tanggal 9 Desember setiap tahunnya.
Pantauan Suara Cirebon di lapangan, massa aksi yang mengenakan pakaian hitam berjalan kaki diiringi mobil komando yang mengangkut peralatan pengeras suara, mengitari kawasan kantor pemerintahan menuju titik unjuk rasa.
Secara bergiliran, massa pengunjuk rasa berorasi secara bergiliran. Mereka menyuarakan aspirasi termasuk memberikan sejumlah catatan buruk pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.
Koordinator lapangan (korlap) aksi, Warcono Semaun, mengungkapkan, ada sejumlah poin yang menjadi catatan buruk Pemerintah Kabupaten Cirebon, salah satunya angka kemiskinan tertinggi di Jawa Barat.
Mereka juga menyoroti tata kelola birokrasi yang menempatkan para pejabat yang tidak kompeten di bidangnya.
“Lalu, dugaan praktek suap yang mengarah kepada transaksional dan pelayanan yang tidak efektif. Imbasnya terbukti masyarakat di Kabupaten Cirebon bagian timur mendesak membentuk daerah otonomi baru (DOB),” katanya.
Sehingga, lanjut Warcono, dapat disimpulkan buruknya pelayanan publik menyebabkan wacana pemisahan wilayah administrasi di Kabupaten Cirebon.
Massa pengunjuk rasa juga menyoroti kinerja DPRD Kabupaten Cirebon yang dinilai buruk. Telebih, ketua DPRD Kabupaten Cirebon, M Luthfi kerap memunculkan keputusan yang bersifat kontroversi yang dinilai telah melanggar undang-undang.
“Kepimpinan ketua DPRD selama empat tahun ini juga buruk. Dia telah lupa akan fungsi kontrol legislatif yang membuat roda pemerintahan menjadi tidak karuan,” ungkapnya.
Senada, pengunjuk rasa lain, Ivan Maulana mengatakan, sudah hampir lima tahun masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, tidak membawa perubahan bagi masyarakat selama menjabat kepala daerah.
“Banyak catatan buruk yang menjadi temuan kami. Ini menjadi bukti bahwa Kabupaten Cirebon tidak sedang baik-baik saja,” kata Ivan.
Menurutnya, banyak kejanggalan di pemerintahan yang dalam kebijakannya tidak berpihak kepada masyarakat dan terus diulang setiap tahunnya. Sehingga, lanjut Ivan, perilaku para pejabat baik di eksekutif dan legislatif diisi oleh para oknum yang mementingkan kelompok tertentu.
“Para wakil rakyat di DPRD juga dirusak oleh sejumlah oknum. Kami bisa beberkan bukti perilaku buruk mereka yang hanya mementingkan kelompok tertentu saja,” ungkapnya.***
Dapatkan update berita setiap hari dari suaracirebon.com dengan bergabung di Grup Telegram “Suara Cirebon Update”. Caranya klik link https://t.me/suaracirebon, kemudian join. Sebelumnya, Anda harus install dan daftar di aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
