SUARA CIREBON – Sekda Kabupaten Cirebon, Hilmi Rivai mendorong Korpri mengembangkan unit usaha.
Menurut Hilmi, seluruh pengurus Korpri memiliki kewajiban untuk bersinergi dengan pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah kabupaten.
Karena, kata dia, pemerintah dan korpri seperti dua sisi mata uang yang merupakan kesatuan utuh untuk menjaga eksistensi Pemerintahan, terutama kabupaten.
Hal tersebut disampaikan Hilmi Rivai usai membuka Muskab IX DP Korpri Kabupaten Cirebon di salah satu hotel di Kabupaten Cirebon, Selasa, 27 Februari 2024.
Dijelaskan Hilmi, ketika eksistensi pemerintahan terjaga, maka kesejahteraan seluruh anggota Korpri juga harus diperhatikan.
Kesejahteraan itu, lanjut Hilmi, bentuknya berbagai macam, bisa dalam bentuk finansial, dalam bentuk kemudahan-kemudahan dalam mencapai karier, hingga kemudahan kesejahteraan keluarga anggota.
“Untuk pengurus Korpri yang sekarang, saya mengapresiasi karena semenjak tahun 2010 ada kadeudeuh dalam bentuk uang dari awalnya Rp10 juta, kemudian Rp15 juta, sekarang Rp17 juta dengan memperhatikan kemampuan finansial,” ujar Hilmi.
Mulanya, lanjut Hilmi, dana kadeudeuh yang diberikan kepada anggota Korpri yang purna masih dibantu oleh APBN. Setelah ada peraturan perundang-undangan yang tidak membolehkan kadeudeuh dibantu APBN, maka sejak saat itu bentuk kesejahteraan tersebut berdasarkan iuran anggota.
“Iuran awalnya Rp100 ribu, tapi ternyata secara ukuran fiskal tidak mampu memberikan kesejahteraan yang pantas. Berdasarkan rumusan formulasi yang ditetapkan waktu itu, akhirnya iuran ditetapkan menjadi Rp150 ribu dan ukuran fiskalnya memenuhi untuk mendapatkan kadeudeuh Rp 17 juta,” terangnya.
Kendati demikian, ia pun tetap mengingatkan pengurus Korpri agar mempertimbangkan besaran dana kesejahteraan sebesar Rp 17 juta tersebut untuk puluhan tahun mendatang.
Pasalnya, anggota yang membayar iuran tidak hanya yang sekarang bekerja mendekati masa pensiun saja, tapi banyak pula anggota Korpri yang pensiunnya masih 40 tahun lagi.
“Kesejahteraan ini sifatnya harus sustainable, tidak hanya berlaku tahun ini tapi juga tahun-tahun berikutnya,” paparnya.
Karena itu, Hilmi mendorong Korpri untuk memiliki unit usaha yang bisa menjadi nilai tambah kesejahteraan anggotanya. Di antaranya dengan bekerja sama dengan ritel atau dengan konsorsium yang sehat seperti Telkom. Selain itu, bisa juga bekerjasama dengan Kemenag dengan unit usaha BPKH dan kerja sama unit usaha lainnya.
Ia berharap, pengurus baru mampu bekerja, berkinerja dan memiliki inovasi. Pengertian dari pekerja sendiri, ialah paham atas tupoksi dan standar nasional sebagai pekerja.
Kemudian berkinerja, ialah memiliki value kerja yang hasil kerjanya memiliki nilai manfaat untuk anggota dan masyarakat. Untuk inovasi, ia meminta pengurus Korpri harus memiliki inovasi yang kuat.
“Misalnya pengembangan unit usaha, unit usahanya harus bersegmen modern. Kerja sama dengan startup, mengembangkan UMKM melalui unit usaha startup seperti unicorn dan lainnya. Tidak bisa hanya yang sifatnya konvensional saja,” pungkasnya.***
Dapatkan update berita setiap hari dari suaracirebon.com dengan bergabung di Grup Telegram “Suara Cirebon Update”. Caranya klik link https://t.me/suaracirebon, kemudian join. Sebelumnya, Anda harus install dan daftar di aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.
