SUARA CIREBON – Pemkab Cirebon menerima bantuan dari Kementerian Sosial (Kemensos) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk korban bencana banjir yang melanda wilayah timur Kabupaten Cirebon beberapa waktu lalu.
Bantuan yang disampaikan Komisi VIII DPR RI tersebut diterima oleh Bupati Cirebon, H Imron MAg secara simbolis di Pendopo Bupati Jalan Kartini, Kota Cirebon, Kamis, 14 Maret 2024.
“Alhamdullilah kita mendapatkan bantuan dari Kemensos dan BNPB untuk penanganan pascabanjir di wilayah timur Kabupaten Cirebon. Ini juga berkat bantuan dari Anggota Komisi VIII DPR RI,” kata Imron.
Penanggulangan bencana merupakan kewajiban bagi pemerintah daerah selaku stakeholders. Untuk mengantisipasi setiap bencana agar tidak menimbulkan kerugian materil, dibutuhkan antisipasi sejak dini dari pemerintah daerah dan masyarakat setempat.
“Masyarakat juga memiliki peranan penting untuk ikut andil dalam menghadapi bencana yang akan terjadi. Sehingga mampu menciptakan rasa aman, meski daerah tersebut termasuk kategori rawan risiko bencana,” ujar Imron.
Ia mengatakan, upaya Pemkab Cirebon melalui BPBD dalam melakukan tindakan cepat penanganan banjir dan longsor telah dilakukan. Penanganan juga senantiasa berkoordinasi dan berkomunikasi dengan berbagai pihak.
“Diperlukan sinergitas semua pihak dalam menanggulangi banjir di Kabupaten Cirebon,” imbaunya.
Seperti diketahui, di Kabupaten Cirebon telah terjadi bencana banjir di wilayah timur Kabupaten Cirebon yang melanda 37 desa di 9 kecamatan.
“Banjir yang melanda wilayah timur berdampak pada 35.720 kepala keluarga, 160.414 jiwa dan 42.617 unit rumah, sarana pendidikan, ibadah kesehatan serta ribuan hektare sawah yang terendam banjir,” terangnya.
Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid menyebut, langkah tersebut sebagai komitmen dari Komisi VIII dalam memberikan bantuan bagi korban bencana di Kabupaten Cirebon dengan menggandeng Kemensos dan BNPB.
“Apa yang sudah kami putuskan di Komisi VIII DPR RI untuk bisa dikerjakan oleh Kemensos dan BNPB. Dan apa yang bisa diberikan untuk Kabupaten Cirebon sebagai kawasan yang terdampak bencana alam maupun bencana sosial,” ujarnya.
Ia berharap, dalam kunjungan ini pihaknya bisa mendapat laporan tentang bantuan yang dibutuhkan para korban di Kabupaten Cirebon.
Nantinya, masukan-masukan terkait permasalahan bencana di Kabupaten Cirebon yang sering terjadi akan ditindaklanjuti dalam rapat kerja dengan Mensos dan Kepala BNPB.
Menurutnya, permasalahan bencana banjir di Kabupaten Cirebon sering berulang, sehingga perlu keseriusan dan solusi mendasar untuk menanganinya.
“Solusi mendasar perlu dilakukan melalui kebersamaan antara pemkab, pemprov, DPRD kabupaten dan provinsi, DPR RI dan pemerintah pusat serta Kemensos,” paparnya.
Kalau kolaborasi bisa dilakukan, kata dia, maka beragam hal seperti bendungan, embung dan lainnya akan bisa diwujudkan di Kabupaten Cirebon.
“Tapi yang penting ketika terjadi bencana, maka bantuan sosial segera bisa diberikan,” tukasnya.
Sementara Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriani Gantina mengatakan, pihaknya memberikan bantuan bersama mitra BNPB dan Kementerian Sosial untuk korban bencana banjir di Kabupaten Cirebon.
“Saya berharap, Pemerintah Kabupaten Cirebon bisa menyalurkan semua bantuan tersebut kepada masyarakat yang terdampak, karena bantuannya begitu banyak,” ujar Selly.
Dari Kemensos, kata Selly, bantuan digelontorkan bantuan sebesar Rp49 miliar lebih. Kemudian bantuan dari BNPB sebesar Rp1 miliar lebih. Semoga bantuan tersebut bisa mengatasi permasalahan di wilayah Kabupaten Cirebon,” ucapnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
