SUARA CIREBON – Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Cirebon tahun 2024 tengah memasuki tahapan pemutakhiran data pemilih yakni pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilaksanakan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) atau Pantarlih selama satu bulan ke depan.
Berdasarkan informasi di lapangkan, saat ini Pantarlih yang telah dilantik pada 24 Juni 2024 lalu, belum bekerja maksimal. Pasalnya, terdapat kekurangan logistik dari KPU yang membuat Pantarlih belum dapat melaksanakan tugas secara maksimal.
Logistik yang masih kurang tersebut berupa stiker, yang sangat dibutuhkan sekali pada saat petugas mendatang rumah calon pemilih. Sementara untuk logistik lainnya berdasarkan informasi sudah memenuhi kebutuhan.
Ketua KPU Kabupaten Cirebon, Esya Kurnia Puspawati tidak menampik adanya kekurangan logistik para pantarlih tersebut. Pihaknya memastikan logistik tersebut akan segera terpenuhi, dalam beberapa hari ke depan.
“Sampai dengan kemarin, kami sudah mendistribusikan sebanyak 3.000 stiker karena pengirim dari pihak ketiga juga tidak sekaligus. Belum terpenuhinya ini karena memang ada penumpukan produksi di percetakan,” ujar Esya, saat dikonfirmasi, Rabu, 26 Juni 2024.
Menurut Esya, percetakan yang mencetak stiker coklit ini menyetak kebutuhan stiker 27 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Barat). Pengiriman stiker berasal dari Bandung.
“Pagi tadi sudah datang 200.000 lembar stiker dan sudah kami distribusikan kepada PPK dan insyaallah malam ini ada tim dari KPU yang akan mengambil ke percetakan, untuk mengambil kekurangannya,” katanya.
Esya mengaku optimis dalam waktu dekat ini, pihaknya akan memenuhi kebutuhan logistik yang kurang tersebut, sehingga Pantarlih bisa melaksanakan tugas dengan maksimal.
Sementara disinggung dengan antisipasi praktik perjoki yang dilakukan Pantarlih, Esya mengatakan, pihaknya sudah melakukan sosialisasi kepada PPK dan PPS terkait perjokian tersebut. Pihaknya juga tidak menghendaki adanya joki pada tahapan coklit ini.
“Kami akan menindak tegas praktik joki. Kami sudah melakukan propaganda kalau tidak ada joki dalam bentuk apapun,” tegasnya.
Dalam rangka meminimalisasi adanya joki, pihaknya sudah meminta kepada PPK dan PPS untuk menertibkan Pantarlih yang belum dilakukan pelantikan. Karena indikasi adanya joki salah satunya adalah dari PPDP (Pantarlih) yang belum dilantik.
“Kami sangat percaya sekali dengan jajaran yang ada di bawah untuk tidak melakukan praktik joki tersebut. Kami juga berterima kasih kepada jajaran Bawaslu yang sudah bekerja keras untuk mengingatkan kami, agar bisa terciptanya pemilihan yang berintegritas,” pungkasnya.***
Simak update berita dan artikel lainnya dari kami di Google News Suara Cirebon dan bergabung di Grup Telegram dengan cara klik link Suara Cirebon Update, kemudian join.
